Dosen Vokasi akan Diimbangkan antara Akademik dan Industri

KOMPAS.com - Mutu dan relevansi pendidikan tinggi vokasi terhadap industri perlu ditingkatkan agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan tenaga profesional dalam industri yang terus berubah di era Revolusi Industri 4.0.

Hal ini disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dalam Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi Vokasi di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VI Jawa Tengah yang diikuti 115 perguruan tinggi swasta (PTS) dan 6 perguruan tinggi negeri (PTN).

Menristekdikti menyampaikan masyarakat masih belum melihat potensi pendidikan vokasi yang berfokus langsung pada industri. Terkait hal itu, pemerintah saat ini sudah menciptakan peraturan mendukung industri untuk lebih banyak terlibat dalam pendidikan vokasi, termasuk dari segi dosen.

Baca juga: Program Pintar: Ini 5 Strategi Dosen Tumbuhkan Minat Baca Calon Guru

“Pendidikan yang berkualitas bisa membuat negara menjadi maju dan berkualitas dunia. Saat ini pemerintah terus mendorong pendidikan vokasi agar bisa menyediakan tenaga profesional," ungkap Menristekdikti di Gedung LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah, Semarang (18/4/2019).

“Dalam mengembangkan pendidikan vokasi di perguruan tinggi, dosen harus bekerja sama dengan industri pada bidangnya masing-masing. Di mana persentase tenaga pengajarnya dosen akademik 50 persen dan dosen industri 50 persen," ujar Menteri Nasir.

Mohamad Nasir minta pendidikan vokasi bekerja sama dengan industri. Pendidikan vokasi dengan menerapkan magang enam bulan, di samping menghadirkan dosen dari industri.

"Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pengembangan pendidikan perguruan tinggi," harap Nasir.

Pada kesempatan sama, Ketua LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah Dwi Yuwono Puji Sugiharto mengatakan perguruan tinggi vokasi memiliki nilai strategis bagi Indonesia, yaitu pendidikan vokasi dapat menjadi kontributor daya saing negara.

Dwi mengapresiasi pemerintah sudah menjadikan penguatan vokasi sebagai skala prioritas melalui berbagai peraturan dan program Kemenristekdikti.