Jokowi Minta Swasta dan BUMN Terlibat Pembenahan Pendidikan Vokasi

Kompas.com - 13/11/2019, 10:47 WIB
Wahyu Adityo Prodjo,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

KOMPAS.com- Presiden Jokowi meminta pembenahan sumber daya manusia khususnya bidang vokasi melibatkan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu ia instruksikan dalam rapat terbatas terkait "Program Cipta Lapangan Kerja" yang salah satunya adalah melakukan reformasi besar-besaran dalam penyiapan SDM.

"Ini akan menjadi kunci negara kita bisa melompat atau tidak bisa melompat," kata Jokowi Dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara Jakarta, Senin (11/11/2019) seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com.

Jokowi mengatakan bahwa pembenahan pendidikan vokasi SMK dan politeknik harus bisa tereksekusi dengan baik di lapangan yang dalam penerapannya juga bisa melibatkan pihak swasta.

SDM unggul pariwisata

"Pelatihan vokasi juga tidak hanya dilakukan oleh BLK (Balai Latihan Kerja), tapi swasta juga dilibatkan, melibatkan BUMN serta lembaga kursus lainnya," kata Joko Widodo.

Baca juga: Serikat Guru Dukung Nadiem Makarim Benahi Kurikulum SMK

Dalam upaya menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata yang andal, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Subandio mengatakan akan memaksimalkan keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni Politeknik Pariwisata dan Sekolah Tinggi Pariwisata yang berada di bawah naungan Kemenparekraf.

Penerapannya UPT tersebut menerapkan kurikulum berstandar global, yakni mengacu pada Tedqual UNWTO atau kurikulum yang tersertifikasi Badan Pariwisata Dunia (UNWTO).

"Selain itu juga dalam kurikulum di setiap UPT dilakukan berbagai program lain seperti kursus kewirausahaan pariwisata yang bekerja sama dengan industri serta membuka kelas internasional," kata Wishnutama dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

SDM unggul ekonomi kreatif

Kemenparekraf juga akan meningkatkan peran industri dan lembaga lain dalam meningkatkan SDM Pariwisata yang tersertifikasi. Hingga akhir tahun 2019, Kemenparekraf menargetkan ada 500.000 SDM pariwisata yang tersertifikasi.

"Kami juga akan terus memperkuat pelatihan-pelatihan sebagai bentuk kemitraan usaha masyarakat seperti untuk bidang pemandu wisata, kuliner, dan homestay. Tenaga kerja yang digunakan akan dikembangkan dari daerah atau asal destinasi tersebut," kata Wishnutama.

Kemenparekraf juga akan menekankan terhadap proses kreatif serta teknologi yang nantinya akan memberikan nilai tambah bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau