Nadiem Makarim Minta Waktu 6 Bulan Siapkan "Cetak Biru" Pendidikan Indonesia

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim meminta waktu enam bulan untuk menyiapkan blue print sistem pendidikan Indonesia.

Ia menilai sistem pendidikan Indonesia tak bisa disiapkan secara terburu-buru.

“Blue print untuk ke mana ini arah pendidikan sudah dibuat tapi ini tidak bisa tergesa-gesa ya. Membutuhkan benar-benar (waktu) karena kita sudah banyak materi, riset, tapi harus dikemas suatu strategi,” kata Nadiem dalam acara temu media di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Dalam waktu enam bulan ke depan, Nadiem berharap blue print sistem pendidikan Indonesia sudah selesai di tahap draft.

Nadiem menyebutkan, konsep Merdeka Belajar yang baru diluncurkan adalah salah satu bagian dari blue print sistem pendidikan Indonesia.

Baca juga: 3 Alasan Mendikbud Nadiem Pertahankan Sistem Zonasi di PPDB 2020

Pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu fokus dalam blue print di tahun 2020. Nadiem menyebutkan orangtua juga berperan penting untuk memberikan pembelajaran anak.

“Tapi tentunya tak bisa hal-hal seperti ini (kebijakan) hanya statik saja. Bahkan kita berbicara satu roadmap atau blue print itu harus ada fleksibility di dalamnya,” tambah Nadiem.

Menurut Nadiem, fleksibilitas diperlukan dalam sebuah blue print untuk mengantisipasi perubahan di bidang industri.

Kebijakan pendidikan jangan berubah

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Putra Nababan tidak mau kebijakan soal Ujian Nasional (UN) berubah-ubah seiring pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Putra mengatakan, Komisi X DPR meminta Kemendikbud membuat cetak biru atau rancangan besar terkait pendidikan nasional agar kebijakan di bidang pendidikan, termasuk soal UN, tidak berubah-ubah.

"Kami minta kepada saudara menteri ada lah grand design pendidikan. Jangan ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum grand design-nya," kata Putra dalam diskusi bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN" di kawasan Menteng, Sabtu (14/12/2019).

Putra menuturkan, cetak biru itu nantinya tidak hanya berisi soal UN melainkan juga mengenai kurikulum, pengembangan guru, dan penganggaran di bidang pendidikan.

"Sehingga ketika kita bicara cetak biru itu kita bukan hanya bicara dua tahun, tiga tahun, (tapi) kita bicara lima tahun, sepuluh tahun, dan kita tidak beli kucing dalam karung," ujar Putra.

Putra meminta Kemendikbud menyerahkan cetak biru pendididikan tersebut dalam waktu yang tidak lama supaya DPR bisa membahas sebelum menentukan masa depan pendidikan di Indonesia.