Pemerintah Alokasikan Rp 2,40 Triliun untuk PAUD Nonformal dan Informal

Direktur Jenderal PAUDNI Kemdikbud Lydia Freyani Hawadi menguraikan, tahun ini Kemdikbud akan mendorong penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif yang mampu mengoptimalkan kecerdasan anak sesuai tahap tumbuh kembang anak, dan memberikan kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan jangkauan sasaran yang makin luas, bermutu, merata dan berkeadilan. Salah satu kebijakannya adalah dengan mengoptimalkan infrastruktur yang telah ada di masyarakat.

"Kami sudah tidak lagi memberikan bantuan sarana prasarana, seperti Unit Gedung Baru atau Ruang Kelas Baru. Tetapi kami merangkul para mitra agar memberdayakan rumah ibadah, seperti masjid, gereja atau pura untuk lembaga PAUD,” katanya di Kemdikbud, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tahun ini, alokasi anggaran untuk Direktorat Pembinaan PAUD sebanyak Rp 676,2 miliar. Sebanyak 324 miliar dari anggaran tersebut dialokasikan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD bagi 45.000 lembaga. Selain itu, Direktorat Jenderal PAUDNI mengalokasikan bantuan untuk mendirikan 1.491 lembaga PAUD baru pada tahun 2013.

Namun, anggaran tersebut belum mampu menuntaskan program Satu Desa Satu PAUD. Hingga akhir 2012, masih terdapat 25.834 desa yang belum memiliki PAUD. Jika diasumsikan, rata-rata setiap tahun dialokasikan bantuan sebanyak 1.491 lembaga, maka diperlukan waktu lebih dari 15 tahun untuk seluruh desa dapat terlayani. “Oleh sebab itu tidak bisa bergantung dari APBN, butuh dukungan pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan seluruh masyarakat,” ucap Dirjen.

Sampai akhir Desember 2012 lalu, persentase anak 0–6 tahun yang memperoleh layanan PAUD mencapai 37,83% dari target sebesar 37,81 %, atau tercapai 100,05 persen. Lembaga PAUD pun terus bertambah setiap tahun.

Berdasarkan Aplikasi Pendataan Direktorat Jenderal PAUDNI, pada tahun 2011 terdapat 140.348 lembaga PAUD baru. Kemudian pada tahun 2012 bertambah menjadi 162.746 lembaga. (YOHAN RUBIYANTORO)