Lima Program Afirmasi untuk Lengkapi Kebutuhan Guru di Daerah

Program tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru, terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Penyediaan guru di daerah, khususnya di daerah 3T menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan layanan pendidikan,” kata Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Hamid Muhammad saat membuka pameran Hari Guru Nasional di Kantor Kemendikbud, Sabtu (25/11/2017).

Baca: Guru Berperan Vital dalam Pendidikan Karakter Siswa

Program Afirmasi tersebut adalah Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T), Guru Garis Depan (GGD) dan guru yang bertugas di daerah khusus, Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK (Program Keahlian Ganda), Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan Konversi GTK PAUD dan DIKMAS, serta Diklat Berjenjang bagi Pendidik PAUD.

Program SM3T merupakan pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama setahun. Program tersebut bertujuan menyiapkan pendidik profesional. Setelah mengikuti SM3T, para guru bisa melanjutkan Program Pendidikan Profesi Guru.

Kedua, GGD yang diselenggarakan  sebagai upaya untuk memeratakan akses pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik di daerah 3T.

Program GGD angkatan pertama telah mengirimkan 798 guru profesional ke 28 kabupaten di daerah 3T. Mereka disebar ke Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Baca: Pendidikan Karakter dan Keteladanan Guru Jadi Tema Utama Hari Guru

“Kemendikbud akan merekrut 17.000 guru garis depan atau GGD untuk ditempatkan di 15.000 desa, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Guru tersebut akan menyandang status calon pegawai negeri sipil (CPNS) setelah lulus program GGD. Program tersebut dicanangkan akan bergulir hingga tahun depan,” tutur Hamid.

Tahun ini, Kemendikbud merekrut 6.296 guru hasil dari seleksi program GGD 2016. Program GGD 2018 akan melibatkan guru honorer bergelar sarjana yang sudah mengabdi di sekolah-sekolah 3T.

Saat ini, Kemendikbud tengah menggodok rencana pererekrutan 17.000 GGD Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Badan Kepegawaian Negara.

Selama ini, program GGD mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah. Ada pun gaji untuk para guru berasal dari APBD masing-masing kabupaten.

Guru honorer yang ikut program GGD juga harus lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG). Penempatan GGD juga bisa di luar daerah 3T. Sebab, ada beberapa desa di Pulau Jawa masih banyak yang berada jauh dari pusat pemerintah kabupaten. Namun, penempatan di daerah 3T menjadi prioritas.

Minim guru produktif

Selanjutnya, Program Keahlian Ganda diinisiasi karena kurangnya guru produktif di SMK. Berdasarkan data per tahun 2016, Indonesia memiliki kekurangan guru SMK produktif sebanyak 91.861 guru.

Program Keahlian Ganda tahap pertama lalu berhasil menyeleksi 12.741 guru dan akan bertambah 15.000 pada tahap kedua yang digelar tahun ini. Setidaknya, ada 53 bidang keahlian yang bisa dipilih calon peserta Program Keahlian Ganda tahap kedua.

Dengan adanya Program Keahlian Ganda, guru normatif bisa mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru produktif.

Mereka akan mengikuti pelatihan yang dibagi menjadi lima tahap, sebelum mendapatkan sertifikat keahlian. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Perlu adanya peran pemerintah daerah untuk ikut serta melakukan redistribusi guru, meningkatkan kompetensi, dan memenuhi kesejahteraan guru yang masih di bawah standar minimum. Kepala Dinas Pendidikan, tolong lakukan redistribusi guru, sehingga sekolah yang kekurangan guru dapat cepat tertangani,” ujar Hamid.

Terkait Program Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan Konversi GTK PAUD dan DIKMAS 2017, pemerintah memberi dana bantuan pendidikan untuk 1.819 orang, yang tersebar di 36 perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Tentunya, kata dia, yang mendapat bantuan adalah jurusan yang sesuai dengan bidang PAUD dan Dikmas yaitu Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Bimbingan Konseling (BK).

Terakhir, Program Diklat Berjenjang bagi Pendidik PAUD 2017. Pemerintah menyelenggarakan program diklat dasar yang dilakukan oleh PKG sebagai organisasi mitra dan Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Dasar yang dilakukan oleh HIMPAUDI dan IGTKI tingkat provinsi.

Sasaran Diklat tersebut berjenjang tingkat dasar adalah Guru PAUD non-formal yang berkualifikasi SLTA dan SLTP dan belum mendapatkan kesempatan mengikuti diklat berjenjang dan program lain yang sejenis.

Guna memenuhi kebutuhan pelatih dalam program tersebut, pemerintah memiliki Program Pelatihan Calon Pelatih (PCP) yang dilakukan oleh 40 organisasi mitra di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak 2000 orang.