Guru Honorer Daerah Terdepan Bisa Jadi Guru Garis Depan

Para guru tersebut akan menyandang status calon pegawai negeri sipil (CPNS) setelah lulus Program Guru Garis Depan (GGD).

"Program tersebut dicanangkan akan bergulir hingga tahun depan," kata Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Hamid Muhamad saat menyampaikan siaran pers peringatan Hari Guru Nasional 2017 di Kantor Kemendikbud, Kamis (23/11/2017).

Program Guru Garis Depan merupakan strategi dan upaya pemerintah memeratakan akses pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik di daerah 3T.

Baca: Mendikbud Melepas Secara Simbolis CPNS Guru Garis Depan 2016

Keempat provinsi tujuan program tersebut yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Sebelumnya, program GGD angkatan pertama telah mengirimkan 798 guru profesional ke-28 kabupaten di daerah 3T yang tersebar di empat provinsi tersebut.

Pelepasan GGD angkatan pertama diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Tahun ini, Kemendikbud baru merekrut 6.296 guru hasil seleksi program GGD 2016. Program GGD 2018 akan melibatkan guru honorer bergelar sarjana yang sudah mengabdi di sekolah-sekolah daerah 3T.

Baca: Program Guru Garis Depan akan Dirombak

Kini, rencana merekrut 17.000 GGD itu sedang dibahas intensif dengan kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Badan Kepegawaian Negara.

Program GGD tersebut mendapat dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, di mana gaji untuk para GGD berasal dari APBD masing-masing kabupaten.

Guru honorer yang ikut program GGD juga harus lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan ikut seleksi GGD.

Nantinya, penempatan GGD juga bisa di luar daerah 3T. Sebab, beberapa desa di Pulau Jawa pun masih banyak yang berada jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. "Penempatan di daerah 3T tetap jadi prioritas," ujarnya.