Evaluasi UN SMP, UNBK Meminimalkan Praktek Kecurangan

KOMPAS.com - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno mengungkapkan bahwa hasil UN semakin reliabel dan dapat menjadi alat deteksi awal adanya kelemahan di dalam suatu sistem pembelajaran.

“Meningkatnya reliabilitas hasil UN adalah akibat keberhasilan meminimalkan distorsi yang disebabkan oleh praktik-praktik kecurangan dalam ujian,” disampaikan Totok dalam taklimat media hasil UN SMP tahun 2018, Senin (28/05/2018) di kantor Kemendikbud, Jakarta.

Hasil Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat tahun 2018 telah diserahkan oleh Kemendikbud kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada tanggal 22 Mei 2018. 

Sekolah dengan Indeks Integritas rendah di tahun 2017, ketika beralih ke Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di tahun 2018, nilainya terkoreksi 28,01 poin. Sedangkan sekolah penyelenggara UNBK selama dua tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,33 poin.

“Maka UN bukan hanya sebagai alat pemetaan, tetapi lebih kepada alat diagnosa untuk merekomendasikan upaya perbaikan kualitas proses belajar,” ujar Kabalitbang.

Adapun jumlah siswa peserta UNBK SMP tahun 2018 melonjak tajam dibandingkan tahun 2017. Sebanyak 1.977.027 (61,36%) peserta, sebelumnya hanya 1.136.739 (36,05%) peserta.

Sementara itu, jumlah siswa peserta ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) SMP menurun tajam dari 2.016.443 (63,95%) peserta di tahun 2017 menjadi 1.244.880 (38,64%) peserta di tahun 2018.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menyampaikan bahwa penyelenggaraan UN tingkat SMP tahun ini berjalan baik dan lancar sesuai dengan POS yang ditetapkan.

"Hasil pemantauan yang telah dilaksanakan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip penyenggaraan UN baik UNBK maupun UNKP telah berjalan baik, manajemen waktu juga berjalan maksimal," jelas Bambang.

Ketua BSNP mengapresiasi praktik gotong royong dan berbagi sumber dalam pelaksanaan UNBK Tahun 2018. Peningkatan jumlah peserta UNBK merupakan bentuk konkret dukungan pemerintah daerah dan kerja sama yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) sekaligus Pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK) Hamid Muhammad menyampaikan perbaikan proses belajar tidak bisa dilakukan secara seragam.

Pelatihan guru perlu mengakomodir ragam kebutuhan tiap satuan pendidikan dan salah satunya berdasarkan hasil analisis ujian nasional.

“Pelatihan guru yang seragam tidak akan efektif memperbaiki permasalahan yang beragam di masing-masing sekolah,” diungkapkan Dirjen Hamid.

Pada kesempatan yang sama juga disampaikan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang berjalan lancar.

Tahun 2018 ini sebanyak 327,243 (97%) peserta ujian nasional dari pendidikan kesetaraan melaksanakan UNBK, dengan sebanyak 9.617 lembaga pendidikan kesetaraan.

Terdapat 11 provinsi yang 100 persen menyelenggarakan moda UNBK Paket B dan Paket C yakni Jawa Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Sulawesi Barat.

“Kami apresiasi dukungan dari sekolah formal dan masyarakat sehingga pendidikan kesetaraan tahun ini dapat menyelenggarakan UNBK sebanyak 97 persen,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD Dikmas) Harris Iskandar.