Perlukah Siswa Dibebaskan dari PR? Ini Kata Psikolog Pendidikan

Larangan ini berlaku bagi sekolah untuk semua tingkatan. Tujuannya, agar para siswa memiliki waktu untuk bersosialisasi dan mengerjakan hal positif lainnya saat berada di luar sekolah.

Meski belum sepenuhnya diterapkan, kebijakan ini sudah menuai pro dan kontra. Ada yang menyatakan setuju, ada pula yang menyayangkan kebijakan ini.

Bagaimana analisa psikologis terkait PR yang dibebankan kepada para siswa?

Psikolog pendidikan Bondhan Kresna Wijaya, M.Psi, mengatakan, penerapan kebijakan ini harus memerhatikan sejumlah hal.

“Menurut saya kebijakan pemerintah kabupaten itu layak dicoba diterapkan. Mungkin bupatinya terinspirasi model pendidikan di Finlandia yang memang enggak diperkenankan kasih PR ke anak,” kata Bondhan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (17/7/2018).

Ia mengatakan, penerapan kebijakan ini harus memerhatikan aspek-aspek lainnya secara holistik, bukan parsial.

“Misalnya dilihat kualitas gurunya. Kualitas guru yang selama ini hanya bersandar pada sertifikasi menurut saya tidak cukup (untuk diterapkan kebijakan). Bupatinya bisa kasih program tambahan, misalnya sekolahkan guru-gurunya sampai S2 di PTN atau PTS berkualitas,” kata Bondhan.

Hal-hal ini perlu dipertimbangkan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan optimal dengan dukungan kualitas tenaga dan sarana pendidikan yang memadai.

Ia mengatakan, kebijakan meniadakan PR untuk memberikan anak waktu bersosialisasi di lingkungan rumah juga patut dipertanyakan karena tak sedikit anak-anak yang punya interaksi tinggi dengan gadget. 

“Orangtua punya tanggung jawab sama besarnya dengan guru. Di sekolah mungkin penggunaan gadget dibatasi, tapi kalau di rumah dibiarkan saja, orangtua tidak mampu kontrol. Ya sama saja bohong,” ujar Bondhan.

Bondhan berpendapat, kebijakan membebaskan siswa dari PR cocok diterapkan pada siswa SD, tetapi kurang tepat bagi siswa SMP dan SMA.

“Menghadapi anak SMP-SMA itu jauh berbeda dengan anak SD. Kalau kebijakannya dibikin mirip, sesimpel dilarang bikin PR, dan hanya parsial (lagi). Menurut saya, akan timbul banyak masalah,” kata Bondhan.

Kebijakan itu akan semakin tidak optimal jika tidak dibentuk mekanisme evaluasi yang jelas.