Gotong royong, Kemendikbud dan Masyarakat NTB Bangun Kelas Sementara

KOMPAS.com - Usai digulirkan Gerakan Kembali Sekolah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) bahu membahu membangun kelas-kelas sementara untuk tempat belajar siswa.

“Sesuai arahan Mendikbud, kita selalu melibatkan masyarakat sekitar bersama-sama membangun kelas-kelas sementara memastikan kegiatan belajar mengajar terus berlangsung. Kerja bersama ini membantu membuat NTB bangkit kembali,” disampaikan Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PKLK Kemendikbud), Poppy Dewi Puspitawati, di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Membangun 137 kelas darurat

Melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Kemendikbud terus melakukan percepatan pembelajaran dan penyediaan sarana prasarana pendidikan sementara. Direktorat PKLK juga telah menyalurkan dana bantuan pembersihan kawasan di sekitar sekolah yang rusak agar dapat segera dibangun tenda-tenda belajar sementara.

“Karena stok tenda masih belum tersedia, kami berikan solusi dengan membuat tenda dari terpal dengan rangka bambu, dan sampai saat ini tercatat 137 ruang kelas darurat sementara dari tenda terpal,” lapor Kepala LPMP NTB, Minggu (16/9/2018).

Posko Pendidikan juga telah memfasilitasi 263 sekolah melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan direktorat-direktorat teknis agar dapat segera melakukan rehabilitasi ruang kelas.

Bantuan paket peralatan sekolah

Diharapkan perbaikan 1.506 ruang kelas rusak kategori ringan dan sedang dapat segera dilaksanakan. Total nilai bantuan Kemendikbud yang telah digulirkan untuk perbaikan ruang kelas terdampak gempa NTB sebesar Rp 54,7 miliar.

Dilansir dari laman resmi Kemendikbud, Kemendikbud juga telah menyalurkan paket peralatan sekolah berupa pakaian, buku, alat tulis, dan tas sebanyak 25.000 paket, serta peralatan permainan dan alat kesenian.

Sedangkan untuk meringankan beban tenaga pendidik, Kemendikbud juga telah menyalurkan bantuan tunjangan khusus langsung ke rekening penerima masing-masing sebesar Rp 1,5 juta/bulan untuk guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Rp 2 juta/bulan untuk guru non-PNS, selama enam bulan.

Penambahan alokasi bantuan

Mempertimbangkan temuan bahwa masih banyak guru terdampak yang belum menerima bantuan tunjangan khusus dan sesuai hasil rapat konsultasi dengan DPR, maka Kemendikbud mengalokasikan penambahan anggaran untuk tunjangan khusus guru terdampak gempa.

"Dana yang dialokasikan sekitar 20 miliar. Dinas Pendidikan setempat dapat segera menyampaikan data-datanya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK),” jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Ari Santoso.