Memajukan Literasi di Daerah 3T

KOMPAS.com - Sejak tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) sebagai bagian implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Kelompok kerja Gerakan Literasi Nasional dibentuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan literasi dikelola unit-unit kerja terkait. Program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) yang merupakan kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia juga sejalan dengan Gerakan Literasi Nasional.

Belajar literasi untuk daerah 3T

Fokus program ini adalah peningkatan mutu hasil pembelajaran siswa Indonesia di jenjang pendidikan dasar, dengan berupaya menemukan cara-cara yang terbukti berhasil meningkatkan hasil belajar literasi siswa di daerah, baik itu kemampuan literasi baca-tulis dan literasi numerasi.

Pemerintah memberikan arahan bahwa pembangunan dimulai dari daerah pinggiran yang tertera dalam dalam sembilan agenda prioritas atau Nawacita. Daerah tersebut didefinisikan oleh pemerintah mencakup 122 Kabupaten/Kota yang dikenal dengan daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 kabupaten berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk empat kabupaten yang ada di sedaratan Pulau Sumba di mana INOVASI melaksanakan programnya. Kemendikbud pun berupaya melakukan pembangunan di daerah 3T dengan terus meningkatkan layanan pendidikan di daerah tersebut, termasuk membangun sumber daya manusia (SDM).

Tantangan pendidikan di Sumba

Pemerintah melihat kebutuhan pembelajaran di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dalam menyusun program pendidikan. Mendikbud juga mengimbau pegiat literasi turut menangani siswa di wilayah pinggiran. Tujuannya, agar siswa di daerah tersebut memiliki kemampuan setara dengan teman sebayanya di daerah lain dalam hal tingkat penguasaan literasi.

Di Sumba, NTT, analisis situasi komprehensif tahun 2016 yang dilakukan oleh program kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP) telah mengungkapkan sejumlah permasalahan pendidikan yang mendesak untuk segera dituntaskan di Sumba.

Analisis tersebut mempresentasikan berbagai bukti akan kondisi yang terjadi Sekolah Dasar di Sumba yang menggarisbawahi tingginya angka mengulang kelas di kelas 2, yakni, kisaran 12-21% di seluruh kabupaten. Selain itu, sekitar 30% murid kelas 2 mengalami kesulitan membaca.

Permasalahan siswa kelas awal 

Situasi ini tentu sangat mendesak untuk segera dituntaskan karena siswa di kelas awal yang kurang bisa membaca cenderung akan mengalami ketertinggalan pelajaran pada kelas-kelas berikutnya.

Hasil penelitian ACDP juga menunjukkan bahwa jumlah guru yang tidak terlatih cukup tinggi di Sumba. Secara keseluruhan, tingkat mengulang kelas cukup tinggi pada siswa kelas 2 SD di Sumba dan juga kesulitan membaca yang dialami siswa tentu berhubungan dengan kualitas guru dalam mengajar.

Analisis situasi komprehensif melalui Studi ACDP mempresentasikan berbagai bukti akan kondisi yang terjadi Sekolah Dasar di Sumba, sebagaimana diakui pemerintah daerah.

Komitmen pemda dan komptensi guru

Pada bulan Juni 2016 para pimpinan keempat pemerintah di Pulau Sumba membentuk sebagai wujud komitmen pemerintah di 4 kabupaten untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumba. Forum ini beranggotakan Wakil Bupati, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) dari setiap Kabupaten di Sumba, dan diketuai oleh Wakil Bupati yang bergantian menjabat sebagai Koordinator Forum.

Semua kabupaten pun menunjukkan komitmen yang tinggi, dan forum ini dinilai sebagai wadah yang efektif untuk mengadvokasi pemerintah pusat tentang kebutuhan pendidikan di Sumba.

Contoh upaya yang dilakukan FPPS untuk meningkatkan pendidikan adalah menempatkan guru senior untuk mengajar di kelas rendah (kelas 1-3) dengan tujuan meningkatkan kemampuan calistung.

Selain itu juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, serta memperkuat fungsi KKG, kegiatan pertukaran guru antar kabupaten untuk mendorong proses pembelajaran diantara guru di empat kabupaten.