Guru Honorer Jadi Garda Depan Kualitas Pendidikan di Daerah Terluar

Fakta tersebut ditemui Kompas.com saat berkunjung ke Pulau Maratua yang berada di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Pulau Maratua merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Sulawesi dan berbatasan dengan negara Malaysia dan Filipina. Luas wilayah daratan dan perairan Kecamatan Maratua yakni 4.119,54 kilometer persegi.

Adapun penduduk Kecamatan Maratua pada 2014 berjumlah 3.402 jiwa, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 661 rumah tangga.

Kecamatan Maratua terdiri atas Kampung Maratua Payung-payung, Kampung Maratua Bohesilian, Kampung Maratua, Kampung Maratua Teluk Alulu, dan Kampung Maratua Teluk Harapan yang juga merupakan ibu kota kecamatan. 

Siswa yang tersebar di empat kampung itu umumnya melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 9 Berau yang berada di Kampung Maratua Payung-payung. Gedung sekolah itu terletak bersisian dengan area Bandara Maratua.

Kepala SMA Negeri 9 Berau Sarwan Mpd mengatakan, sebagian besar guru yang mengajar di SMA Negeri 9 Berau merupakan tenaga honorer. Dari 12 guru yang mengajar, hanya 3 orang yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

“Hanya 3 orang yang PNS, termasuk saya yang saat ini menjabat kepala sekolah. Lainnya masih honorer,” kata Sarwan saat ditemui di SMA Negeri 9 Berau, Kamis (20/9/2018).

Dengan keterbatasan itu, para guru di sekolah itu tetap mengajar siswa-siswinya di area sekolah yang hanya memiliki 5 ruang kelas itu.

Bahkan, hingga kini hanya Sarwan yang telah lulus sertifikasi profesi dan mendapat tunjangan profesi guru. Sementara, beberapa guru yang telah mengikuti beberapa kali uji sertifikasi belum lulus.

“Dari 12 guru, yang bersertifikasi hanya saya seorang. Persoalannya, ada syarat tentang jam mengajar. Dulu, bahkan, hanya PNS yang bisa ikut sertifikasi,” ujar dia.

Solusi bagi guru honorer

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan, para guru honorer yang berusia lebih dari 35 tahun dapat mengabdi untuk negara lewat pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rencananya, proses seleksi PPPK digelar usai seleksi penerimaan CPNS 2018.

“Untuk para guru honorer yang tidak memenuhi syarat karena usia, pintu alternatifnya melalui seleksi PPPK dengan kualitas tetap diutamakan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Jumat (21/9/2018) lalu.

Untuk merealisasikan rencana itu, pemerintah tengah menyusun aturan untuk mengatasi banyaknya tenaga honorer di Indonesia yang tidak lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Aturan itu akan berbentuk peraturan pemerintah (PP).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan, PP ini akan mengatur guru honorer yang bisa diangkat menjadi PPPK setelah tidak lolos seleksi CPNS.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan, proses penyusunan PP masih menunggu proses dari Menteri Keuangan untuk menghitung kemampuan dari sisi fiskal.

Hal itu bukan tanpa alasan. Saat ini, masih banyak pemerintah daerah yang belum mandiri dalam pengelolaan keuangan, termasuk dari dana alokasi umum (DAU).

Dengan kondisi itu, pemerintah daerah masih harus membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk membayar gaji PPPK.

Dalam rapat terbatas yang diadakan di Istana Negara pada Jumat (21/9/2018) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta waktu hingga dua pekan ke depan untuk menghitung kemampuan keuangan negara untuk membiayai proses penerimaan PPPK ini.

Hingga kini pun, pemerintah masih belum menentukan berapa formasi yang dibutuhkan untuk PPPK ini. Namun, pemerintah sudah memutuskan guru honerer yang berusia di atas 35 tahun atau bahkan dua tahun sebelum masa pensiun masih bisa mengikuti seleksi PPPK ini

Selain PP, pemerintah juga memiliki alternatif bagi guru honorer yang tidak lulus seleksi CPNS dan PPPK. Opsi itu yakni memberi gaji yang layak bagi guru honerer.

"Karena banyak guru honorer sekarang ini yang dibayar di bawah UMR. Ini tentu tidak manusiawi karena untuk masyarakat umum saja ada batasan UMR. Maka harus disesuaikan dengan UMR di masing-masing daerah," kata dia.