Pendidikan Tinggi Diajak Terlibat pada Pembangunan Infrastruktur

KOMPAS.com -  Universitas Pertamina bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyelenggarakan diskusi panel di Jakarta, Kamis (22/11/2018), mengangkat tema “Pembiayaan Infrastruktur untuk Pembangunan Daerah”.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengelola daerahnya sesuai potensi dimiliki. Meskipun memiliki kewenangan sendiri, kepala daerah seringkali dihadapkan pada tantangan memaksimalkan anggaran terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Rektor Universitas Pertamina, Prof. Akhmaloka dalam sambutannya mengatakan diskusi panel ini merupakan bagian dari realisasi kerja sama APEKSI dan Universitas Pertamina yang telah terjalin sejak penandatanganan MoU pada 15 Agustus 2017.

Mengamalkan "Tridharma Perguruan Tinggi"

Akhmaloka berharap acara ini dapat memberikan pencerahan bagi kepala daerah untuk memanfaatkan potensi dimiliki setiap daerah dan meningkatkan sinergi antara stakeholders dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur nasional.

“Pemerintah daerah dapat menggandeng pemerintah pusat, BUMN, swasta, dan perguruan tinggi untuk pengembangan infrastruktur daerah,” imbuhnya. 

Dalam kesempatan sama, Akhmaloka menyampaikan pendidikan tinggi harus memiliki kepedulian terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. "Salah satu tugas dalam tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat. Di sinilah peran pendidikan tinggi untuk peduli melalui kemampuan yang dimiliki memberikan solusi atas persoalan yang terjadi."

Tidak selalu pembangunan fisik

"Ada banyak sumbangan dapat diberikan Universitas Pertamina sebagai lembaga keilmuan berbasis energi. Kita dapat membantu penelitian misalnya dalam membangun infrastruktur energi terbarukan mulai dari energi angin, air terjun, tenaga surya dan lainnya tergantung pada kondisi tiap daerah," jelas Akhmaloka. 

Hal senada disampaikan Wakil Rektor Budi W Soetjipto, "Kami berharap Universitas Pertamina dapat menjadi universitas bagi banyak orang tidak hanya milik masyarakat Jakarta saja. Dengan kerjasama dengan APEKSI ini, Universitas Pertamina dapat dengan mudah menjalin kerjasama dengan pemerintah kota yang ada di seluruh Indonesia.

Budi menambahkan perguruan tinggi memiliki keahlian dan keilmuan yang dapat memberikan solusi atas persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. "Bentuk kerjasama tidak harus pembangunan fisik. Kita bisa bermitra dalam memberdayakan masyarakat," tegasnya.

Dalam acara tersebut hadir sejumlah pembicara di antaranya Wismana Adi Suryabrata (Deputi Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Boedi Armanto (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV, Otoritas Jas Keuangan), Darwin Trisna Djajawinata (Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi PT Sarana Multi Infrastruktur) dan  Ninasapti Triaswati (Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia). 

Dalam diskusi tersebut narasumber menyampaikan sejumlah gagasan tentang pembiayaan infrastruktur, salah satunya kepala daerah dihimbau melakukan inovasi  dalam pembangunan infrastruktur yang diharapkan tidak hanya tergantung pada APBN.

Pemerintah kota diharapkan juga mampu melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta, agar pembangunan infrastruktur di daerah dapat berjalan secara optimal sehingga pembangunan nasional Indonesia dapat segera terwujud.