Mengubah "DNA" SMK Kita

KOMPAS.com - Pemerintah melalui program Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan terus mengupayakan agar kompetensi lulusan SMK dapat selaras dengan kebutuhan industri.

Hal ini menjadi pokok bahasan dalam acara yang diadakan oleh Astra Internasional dan Kemendikbud bertajuk "Apresiasi SMK Link and Match Industri Unggulan dan Kompeten" di SMK Negeri 26, Jakarta (6/11/2018).

"Saat ini siswa dan guru SMK tidak lagi menjadi kasta kelas 2 bila dibandingkan teman-teman mereka di SMA. Banyak siswa SMK memperoleh prestasi nasional dan internasional. Tidak hanya itu dengan adanya link and match dengan dunia industri, saat siswa SMK paling siap dalam memasuki dunia kerja," ujar Ananto Kusumo Seto, Staf Ahli Inovasi dan Daya Saing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Optimisme Revitalisasi SMK

Berdasarkan data Kemendikbud, Indonesia saat ini memiliki tidak kurang dari 5 juta siswa dari 14 ribu sekolah. Sekitar 10.500 SMK dikelola swasta dan 3.500 lebih lainnya merupakan SMK Negeri pemerintah.

Dari 5 juta lebih siswa SMK tersebut, sebagian besar mengambil peminatan pada bidang Teknologi dan Rekaya (1,6 juta siswa), Bisnis dan Manajemen (1,25 juta siswa) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (1,1 juta siswa). Sisanya tersebar dalam bidang lain seperti pariwisata, kesehatan, agro, maritim, industri kreatif hingga energi.

Namun demikian masih ada tantangan yang masih harus dilakukan, di antaranya melakukan pembenahan terhadap 400 SMK yang masih berstatus tak layak, baik dari segi infrastuktur, jumlah siswa, dan kegiatan pembelajaran.

Mendikbud Muhadjir Effendy tetap optimis program Revitalisasi SMK telah berada di jalur yang tepat. Hal ini ditunjukan angka pengangguran lulusan SMK terus menurun, yakni 9,84 persen (2016); 9,27 persen (2017); dan 8,92 persen (2018).

"Artinya, setiap tahun rasio antara keterserapan lulusan SMK ke industri dengan angkatan kerja nasional selalu menunjukkan data positif," ujar Mendikbud dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) di Jakarta (8/11/2018).

Mengubah "DNA Kurikulum" SMK

Untuk itu, Ananto Kusumo melanjutkan, "SMK perlu mengubah mindset kurikulum lampau karena pendidikan yang menentukan masa depan adalah pendidikan vokasi. Ijazah SMK jangan hanya mencerminkan nilai namun harus diarahkan pada sertifikasi komtensi. Bukan berapa nilai siswa tapi siswa bisa apa."

Ananto menambahkan, DUDI (Dunia Usaha, Dunia Industri) harus menjadi patner SMK dalam penyusunan kurikulum. Hal ini bertujuan mengejar keselarasan antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan siswa vokasi.

Tahun 2019 diharapkan setidaknya akan ada 2.600 SMK terkoneksi dengan 700 mitra industri yang akan melakukan pembinaan. Dengan adanya keselarasan ini diharapkan tidak ada lagi lulusan SMK yang menganggur.

"Diharapkan nantinya dunia industri tidak lagi ragu menerima lulusan SMK karena kompetensi lulusannya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan industri," harap Ananto.

Lebih jauh Ananto menyampaikan kurikulum SMK diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang 'sekadar' mampu bisa menggunakan teknologi. Kurikulum dan pembelajaran SMK diharapkan mampu melahirkan lulusan 'hybrid' yang mampu menguasai teknologi namun sekaligus memiliki karakter.

"Kurikulum SMK juga harus mengembankan soft skill atau human skill seperti kemampuan berempati, kreatif, kritis, memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Lulusan hybrid ini akan menjadi perpaduan unggul yang mampu menguasai teknologi dan juga memiliki karakter," ujarnya.

Dalam acara tersebut, Kemendikbud dan Astra Internasional memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 6 SMK terpilih. "SMK menjadi patner Astra dalam memajukan pendidikan sebagai salah satu kunci keunggulan persaingan global," ungkap Diah S. Febrianti dari Astra Internasional.

Acara apresiasi link and match ini diikuti oleh 135 SMK yang mengirimkan lebih dari 178 proposal program. Terpilih SMK Tunas Harapan Pati untuk kategori otomotif dan SMKN 1 Grati untuk kategori non otomotif Astra.

Selain total hadiah Rp 90 juta dari Astra Internasional, masing-masing finalis memperoleh biaya pengembangan SMK senilai Rp 150 juta dari Kemendikbud yang dapat digunakan pada tahun pengajaran 2019.