Kemenaker dan BPPT Bentuk Komunitas Robotik Pertama di Indonesia

KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meresmikan pembentukan Komunitas Masyarakat Robotika Indonesia (MRI) pada Rabu (9/1/2019) di Bogor.

Komunitas ini dibentuk untuk menjadi wadah organisasi yang menjadi standar perkembangan dunia teknologi robotika.

"Kami menginginkan nantinya wadah pertukaran ide, pertukaran ilmu antara beberapa pihak seperti, pemerintah, akademisi, para industriawan, pengusaha, dan lainnya," Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi (PTKKE) BPPT, Arya Rezavidi saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (10/1/2019).

Arya juga mengatakan, setelah diresmikan, Komunitas MRI akan menggelar musyawarah nasional dalam waktu dekat. Ini dilakukan agar komunitas ini bisa menjadi organisasi resmi dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Arya, dibentuknya Komunitas MRI ini karena pemerintah sudah mencanangkan kesiapan masuk industri 4.0.

Industri 4.0 merupakan industri yang bergerak di bidang teknologi modern seperti cyber security, cloud computing, big data analytics, artificial inteligence, digital business, robotics, programming, dan lainnya.

"Memang komunitas robot sudah ada di Indonesia, tapi terbatas hanya untuk robot untuk entertain dan pendidikan," ujar Arya.

"Tapi suatu saat penggunaan robot akan masuk ke ranah industri, nah untuk industri ini agar hati-hati jangan sampai malah nanti bersaing dengan tenaga kerja manusia," kata dia.

Selain itu, BPPT juga mengundang Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri untuk memaparkan persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut industri 4.0.

Menurut Hanif, ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh robot dan hanya bisa dilakukan oleh manusia.

Untuk itu, Hanif menyarankan agar manusia memperkuat diri baik dari sisi hard skill maupun soft skill.

Selain karakter, hal yang membuat manusia unggul dari robot adalah responsif terhadap perubahan.

Untuk itu, ia meminta perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi dan informasi jangan dilihat sebagai tantangan semata, tetapi juga peluang bagi Indonesia. 

Dalam survei Organisasi Buruh Internasional, Hanif mengungkapkan bahwa sebanyak 58 persen jenis pekerjaan yang ada saat ini akan hilang di masa depan.

"Kami mempersiapkan regulasi-regulasi ke depan, ambil inisiatif untuk kepentingan kita, perlu mendidik kepada anak-anak sejak dini," ujar Arya.

"jadi jangan sampai mereka tersingkirkan, pemerintah wajib memberikan re-skilling," kata dia.