Cegah Politisasi, UGM Bentuk Pokja Kaji Meninggalnya Petugas Pemilu

KOMPAS.com - Mencegah meninggalnya petugas pemilu digoreng pihak-pihak tertentu untuk kemudian dijadikan alasan mendelegitimasi hasil pemilu, Universita Gadjah Mada (UGM) akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) khusus terkait ini.

Hal ini menjadi tema utama dalam konferensi pers tanggapan UGM terhadap kejadian sakit dan meninggalnya petugas dalam Pemilu 2019 di Digilib Café Fisipol UGM, Yogyakarta, Kamis (10/5/2019). 

"Jangan sampai meninggalnya petugas pemilu digoreng oleh pihak-pihak tertentu lalu dijadikan alasan mendelegitimasi hasil pemilu ini. Hal ini yang mendorong kami untuk turun tangan memahami penyebab petugas meninggal dunia untuk kita sampaikan ke masyarakat," ujar Abdul Gaffar Karim, dosen Fisipol UGM Koordinator Pokja Kajian Pemilu UGM dilansir dari laman resmi UGM.

Kajian sudut keilmuan

Universitas Gadjah Mada membentuk Kelompok Kerja (Pokja) guna mengkaji banyaknya petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia.

Kelompok kerja (pokja) terdiri dari tiga fakultas, yaitu Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi dan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK).

Kelompok kerja ini akan melakukan kajian dan penelitian terkait banyaknya petugas pemilu 2019 meninggal dunia dari berbagai sudut pandang keilmuwan sehingga dapat diketahui secara menyeluruh faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kejadian tersebut.

Dr. Abdul Gaffar Karim, dosen Fisipol UGM selaku Koordinator Pokja Kajian Pemilu UGM, menyebut ada sejumlah dugaan muncul mengenai penyebab kasus tersebut.

Ada yang menduga kasus tersebut disengaja untuk mengacaukan pemilu, di sisi lain muncul pendapat para petugas jatuh sakit dan kemudian meninggal karena depresi akibat tudingan melakukan kecurangan.

Kejadian luar biasa

Gaffar mengungkapkan, sebelum ini pihaknya telah menggelar focus group discussion (FGD) di ruang sidang dekanat Fisipol UGM, pada Rabu (8/5/2019), dan dihadiri perwakilan ketiga fakultas dan menyimpulkan sejumlah hal.

FGD juga bersepakat mengategorikan meninggalnya ratusan petugas KPPS di Pemilu 2019 sebagai kejadian luar biasa.

"Luar biasa karena kita tidak berharap hanya dengan menjadi petugas saja orang akan meninggal. Jadi, ini kejadian yang luar biasa. Akan tetapi bagi kami ini tidak ada indikasi delegitimasi Pemilu," ungkapnya.

Dalam FGD tersebut juga muncul dugaan adanya beban kerja berlebih yang dibebankan kepada petugas Pemilu. Pihaknya juga menemukan indikasi suatu persoalan dalam proses perekrutan petugas KPPS.

"Misalnya tim dokter mengatakan surat keterangan sehat itu sering kali dibuat secara borongan dan tidak didasarkan pada pemeriksaan kesehatan yang memadai," katanya.

Dr. Erwan Agus Purwanto, Dekan FISIPOL UGM, turut prihatin dan berbela sungkawa atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu serentak 2019. Menurutnya, perlu mencari tahu penyebab utama meninggal dan sakitnya ratusan hingga ribuan petugas KPPS karena menunjukkan angka yang di luar perkiraan.

Menurutnya, seolah tidak mungkin jika penyebab kematian 440 petugas karena kelelahan. Ia pun tidak ingin jika kasus ini lantas dimanfaatkan untuk mendelegitimasi hasil Pemilu 2019 seperti yang ditudingkan dari berbagai pihak.

Kerja sama 10 universitas

Erwan Agus Purwanto menyebut Pokja segera bekerja membahas teknis di lapangan. "Dalam minggu-minggu ini tim ini akan mulai bekerja," tuturnya.

Pokja yang terdiri dari Fisipol, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK), dan Fakultas Psikologi UGM ini akan mengirimkan masing-masing dua orang wakilnya dan akan bekerja sama dengan 10 kampus di Indonesia.

Ke-10 universitas tersebut yang juga memiliki kajian pemilu di antaranya Universitas Lampung, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Cendrawasih.

Dekan FKKMK, Prof. Ova Emilia menyatakan belajar dari kejadian banyaknya korban petugas pemilu maka perlu disusun SOP lebih rinci terkait pemeriksaan kesehatan para petugas pemilu.

“Kalau dari sisi kesehatan tentu perlu kita buat SOP dan pelaksanaan yang jelas tentang syarat dan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu bukan hanya selembar kertas tetapi harus betul-betul kita cek baik kesehatan fisik maupun mental. Sebab, orang sakit itu ada direct dan indirect," terangnya.