UGM: Menjadikan Semua Destinasi Wisata "Instagramable"

KOMPAS.com - Kebijakan pariwisata terkini adalah menjadikan semua tempat menjadi destinasi wisata. Perkembangan teknologi memberi patokan mudah bahwa tempat wisata sekarang adalah yang "instagramable" atau tampak cantik jika difoto dan diunggah ke media sosial.

Hal ini mengemuka dalam acara bedah buku yang digelar Pusat Studi Pariwisata (Puspar) Universitas Gadjah Mada (UGM) Kamis (9/5/2019) di Kantor Badan Otorita Borobudur, Yogyakarta.

Acara ini merupakan bagian "Seminar Series Kepariwisataan" yang secara berkala diselenggarakan Puspar UGM. Buku berjudul “Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar untuk Negara Berkembang” karya Riant Nugroho, pakar kebijakan publik menjadi bahan diskusi kali.

Yogya, kota industri jasa

Prof. Janianton Damanik Kepala Puspar UGM sebagai moderator acara menyatakan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya bisa bertumpu pada sektor pendidikan dan pariwisata.

Ia menyebut Jogja sebagai kota industri jasa. “Bidang pendidikan sudah sejak dulu mendapat perhatian, sementara pariwasata baru saat ini diupayakan, salah satunya dengan dibangunnya bandara di Kulonprogo,” ujar Prof. Janianto dikutip dari laman resmi UGM.

Menurut Janianto, kunci memperbaiki kualitas pariwisata Indonesia agar menjadi lebih baik adalah melalui kebijakan publik. Kebijakan itu tentunya tetap harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dari berbagai kelas.

Pariwisata, core bisnis negara

Dalam buku terbitan Pustaka Pelajar tahun 2018 itu, Riant menyebutkan salah satu ciri negara maju adalah negara yang jumlah kunjungan wisatawan internasionalnya besar.

Riant berpedoman pariwisata sejati adalah tentang kesenjangan kultural (peradaban) antar bangsa. “Pariwisata yang sejati memiliki arti bagaimana warga suatu bangsa belajar dari bangsa lain yang lebih hebat daripadanya,” papar Staf Ahli Kementrian Pariwisata RI ini.

Untuk konteks Indonesia, menurut Riant, sudah tepat jika pemerintah sekarang terus memacu pertumbuhan sektor pariwisata sebagai core bisnis negara. Ia melihat bahwa Indonesia termasuk wilayah yang potensial untuk pariwisata.

“Destinasi pariwisata adalah tentang roh kultural, dan Indonesia sudah banyak memilikinya, seperti Bali, Yogyakarta, dan sebagainya,” ujarnya.

Akan tetapi, Riant meyampaikan hambatan yang dihadapi pariwisata Indonesia saat ini adalah potensi pariwisata yang masih tetap menjadi potensi, belum menjadi aset atau bahkan kapital. Ia menyebut hal itu terjadi karena pembangunan pariwisata Indonesia tidak terencana secara baik.

“Perencanaan kebijakan publik tentang pariwisata selama ini dipahami masyarakat hanya sebatas program pemerintah untuk pendapatan daerah semata, bukan untuk kebutuhan rakyat. Padahal, sebenarnya kebijakan publik adalah manajemen teknologi yang akan menghasilkan nilai bersama,” terangnya.

Dalam menentukan kebijakan publik, Riant mengacu pada lima tahapan, antara lain : pertama, ubah potensi menjadi peluang; kedua, dari peluang menjadi aset; ketiga, dari aset menjadi kekayaan; keempat, dari kekayaan menjadi kesejahteraan; dan kelima, dari kesejahteraan menjadi kemenangan/keuntungan.

“Saat ini Indonesia baru sampai di tahap kedua, masih harus menempuh jalan panjang untuk mencapai tahapan akhir,” tuturnya.

Kebijakan, Sapta Pesona

Saat ini, Riant menuturkan hal yang harus dilakukan Indonesia adalah membuat kebijakan sesuai dengan tahapan itu.

Kebijakan pariwisata terkini adalah menjadikan semua tempat menjadi destinasi wisata. Perkembangan teknologi memberi patokan mudah bahwa tempat wisata sekarang adalah yang instagramable atau tampak cantik jika difoto dan diunggah ke media sosial.

Untuk mewujudkan hal itu, Riant menyarankan kebijakan pariwisata di Indonesia berpatokan dengan Sapta Pesona, yakni aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

“Patokan ini merupakan sebuah kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan internasional agar berkunjung ke Indonesia,” pungkasnya.