Ini Alasan Menteri Basuki Mendapat Penghargaan Soegijapranata Awards

Pada tahun ini penghargaan Soegijapranata Awards diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Rektor Unika Soegijapranata, Ridwan Sanjaya mengatakan penghargaan itu diberikan atas dedikasi Basuki Hadimuljono dalam menjalankan tugas pembangunan infrastruktur di Indonesia mewujudkan negara yang berdaya saing.

Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Dies Natalis Ke-37 Unika di Auditorium Unika Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/8/2019), dan diterima oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga, mewakili Basuki Hadimuljono.

Komitmen dan tindakan nyata

Ridwan menuturkan, Basuki memiliki optimisme dan tidak mengenal menyerah dalam membangun infrastruktur. Basuki dipilih atas usulan Fakultas Teknik selaku panitia Dies Natalis Unika yang kemudian dipertimbangkan melalui rapat pimpinan universitas dan Yayasan Sanjaya.

“Diputuskan bahwa Menteri Basuki memiliki komitmen, semangat, dan langkah-langkah konkret dalam pembangunan infrastruktur untuk kemajuan Indonesia," ujar Ridwan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (5/8/2019).

Dalam sambutan yang dibacakan Dirjen Cipta Karya Danis H Sumadilaga, Menteri Basuki mengucapkan terima kasih, rasa hormat, dan bangganya untuk dapat mewakili keluarga PUPR menerima penghargaan itu dengan penuh tanggung jawab.

“Saya mendedikasikan penghargaan ini untuk Kementerian PUPR, keluarga, dan generasi muda agar terus melanjutkan, menjaga, dan memelihara tren pembangunan infrastruktur yang telah kita upayakan selama ini,” ucap Basuki.

Mengingkatkan kualitas ekologis

Dalam acara Dies Natalis tersebut, disampaikan pula orasi ilmiah Basuki Hadimuljono yang bertema “Keadilan Ekologis dalam Pembangunan Infrastruktur”.

Dikatakan dalam orasi itu bahwa selain aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur pun harus mempertimbangkan aspek ekologi, yaitu kemampuan daya dukung lingkungan dan tersedianya sumber daya yang cukup untuk mendukung pembangunan jangka pendek hingga jangka panjang.

Kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat harus mampu mendorong peningkatan kualitas ekologi dalam keseluruhan proses pembangunan yang meliputi Survey, Investigation dan Design, Land Acquisition, Operation dan Maintenance, serta Construction (SIDLACOM).

Kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan ekologis tampak pada konsep green infrastructure, seperti green construction yang mulai diterapkan di dunia konstruksi Indonesia.

Green infrastructure adalah gerakan berkelanjutan yang mencita-citakan terciptanya konstruksi infrastruktur yang ramah lingkungan, efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya, serta berbiaya rendah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemakaian produk konstruksi.

Pemilihan material yang dapat diperbarui, didaur ulang, dan digunakan kembali dapat meminimalisasi dampak pada lingkungan. Semua konsep keberpihakan terhadap lingkungan tersebut juga mempertimbangkan efektivitas biaya dan kemudahan pemeliharaan.

Sebagai contoh, berbagai terobosan baru dalam dunia konstruksi jalan memperkenalkan berbagai material struktur yang saat ini menggunakan limbah sebagai salah satu komponennya, seperti pemakaian limbah plastik, fly ash, silica fume pada beton siap pakai, dan beton pracetak.

Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan perlu memperhatikan pemanfaatan material lokal dan mengadaptasikan kekayaan budaya setempat ke dalam desain infrastruktur.