Menristekdikti Sebut Mahasiswa Papua Masih Ingin Kuliah Sampai Selesai

Dalam berita Kompas.com (9/9/2019) sebelumnya sempat disebutkan, Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja mengatakan hingga kini sudah ada 700 mahasiswa asal Papua memilih pulang kampung.

Berdasar data kepolisian tersebut dari 700 mahasiswa kembali, yang terbanyak berasal dari Manado, Sulwesi Utara sekitar 300 orang. 

Kapolda Papua menyayangkan tindakan para mahasiswa tersebut. "Jangan sampai adik-adik kita ini menjadi korban dari kepentingan-kepentingan elit-elit atau kelompok-kelompok. Ini yang harus kita cegah karena anak-anak ini adalah aset-aset bangsa yang perlu kita perhatikan masa depannya," ujar Rudolf di Jayapura, Senin (9/9/2019). 

Ingin kuliah sampai selesai

Dikonfirmasi hal itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir membantah terjadinya pemulangan mahasiswa Papua tersebut.

Ia mengaku sudah memeriksa kebenaran informasi itu, termasuk di Jawa Timur, ternyata tidak ditemukan adanya pemulangan mahasiswa Papua ke kampung asalnya.

"Enggak ada pemulangan, beritanya dari mana? Kami telisik di Jawa Timur, di Surabaya enggak ada, di Malang juga enggak ada. Saya baru pulang dari Malang tiga hari yang lalu," ujar Menteri Nasir saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dia menuturkan, bahkan sejumlah mahasiswa asal Papua yang ditemuinya di Surabaya mengatakan tidak ingin pulang kampung dan tetap tinggal di sana karena masih mau terus melanjutkan kuliahnya.

Sama halnya dengan para mahasiswa Papua yang ditemui di Malang. Mereka berencana pulang jika kuliahnya di kota tersebut sudah selesai.

"Bahkan mahasiswa yang di Surabaya bilang ke saya tidak mau pulang, katanya mau cari ilmu. Kalau sudah selesai baru mau pulang, kalau belum enggak mau. Di Malang hal yang sama," imbuh Nasir.

"Aman, kenapa pulang?"

Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku kaget saat mengetahui ratusan mahasiswa Papua memilih pulang kampung. Padahal sebelumnya Panglima TNI dan Kapolri telah memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa dan pelajar asal Papua yang menempuh pendidikan di luar Papua.

"Memang sudah ada imbauan dari kami, saya arahkan waktu itu, kalau di NKRI tidak aman, kami pulangkan. Tapi ini aman, kenapa pulang, untuk apa?" tutur Lukas di Jayapura, Senin (9/9/2019).

Gubernur Lukas menyayangkan sikap mahasiswa yang tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mengirim mereka berkuliah. Terlebih, saat ini rekonsiliasi sedang dilakukan dan seluruh institusi terkait telah memberikan jaminan keamanan bagi seluruh mahasiswa asal Papua.

Namun, Lukas memastikan pemerintah daerah akan bersedia memfasilitasi para mahasiswa tersebut bila mereka bersedia kembali berkuliah di tempat sebelumnya.

"Jadi sekarang ini kami pusing mau taruh mereka (kampus mana). Kami akan panggil Gubernur, MRP dan DPR Papua Barat, Direktur Unima, Rektor Uncen, dan para bupati/wali kota untuk bicara kepulangan mahasiswa dalam jumlah besar tanpa pemberitahuan," ujar Lukas.

Tidak bisa sembarang pindah

Rektor Universitas Cendrawasih (Uncen) Apolo Safanpo mengingatkan, tidak mudah memindahkan ratusan mahasiswa ke kampus-kampus yang ada di Papua karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi.

"Di sini belum tentu juga mereka bisa diterima. Pertama karena daya tampung perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Tanah Papua itu sangat terbatas. Hal ini bisa dibuktikan di Uncen pada 2019 ada 12.800 calon mahasiswa yang melamar dan mengikuti tes dan seleksi, yang bisa kita tampung itu hanya 6.000 saja, walau daya tampung kami hanya 4.000," tuturnya.

Alasan lain, terang Apolo, jurusan atau program studi dari kampus asal mereka di luar Papua belum tentu sama atau tersedia di kampus-kampus yang ada di Papua.

Walaupun ada program studi yang sama, tapi untuk pindah antar-universitas, harus memenuhi beberapa persyaratan teknis terkait akreditasi.

Selain itu tahun angkatannya harus sesuai agar bisa mendapat izin akses dari Pusdapim Kemenristekdikti untuk bisa mengambil data mereka ke dalam data Uncen.

"Yang terakhir, anak-anak kita yang berkuliah di perguruan tinggi swasta di luar Papua, itu sesuai dengan aturan perundang-undangan, tidak bisa masuk di perguruan tinggi negeri," kata Apolo.