Kemendikbud Bentuk Tim Khusus Percepatan Pendidikan Papua dan Papua Barat

Sesuai dengan namanya, tim itu dibentuk untuk mempercepat pembangunan pendidikan di kedua provinsi tersebut yang selama ini tertinggal dari provinsi lain. Bahkan, bisa dikatakan bahwa kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat berada di urutan paling bawah di Indonesia.

“Pembentukan tim ini supaya kedua provinsi itu lebih akseleratif dalam mengejar ketertinggalannya dibanding provinsi lain. Pendidikan di Papua dan Papua Barat ini sangat mendesak untuk ditangani karena dalam banyak kriteria di nomor satu, tapi paling bawah. Makanya perlu dapat perhatian khusus,” jelas Muhadjir dalam peresmian sekretariat tim tersebut di Jayapura, Papua, Senin (23/9/2019).

Dia mencontohkan rendahnya posisi Papua dan Papua Barat yaitu dalam angka partisipasi kasar, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Hal itu terlihat misalnya dari nilai ujian nasional dan kapasitas guru.

Maka dari itu, harus diketahui betul masalah yang dialami di lapangan dan solusi untuk mengatasinya sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi kasar itu.

Kesenjangan kualitas 

“Saya minta kerja sama untuk meningkatkan angka partisipasi kasar dan inigin dapat masukan yang bisa betul-betul digunakan untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana kondisi di lapangan dan cara penyelesaian,” imbuh Mendikbud.

Menurut dia, rendahnya angka tersebut dibanding provinsi lain di Indonesia tidak mungkin bisa diselesaikan melalui pendekatan biasa atau konvensional. Itulah salah satu tugas dari tim sekretariat yang baru dibentuk ini.

Dia pun mengatakan bahwa kinerja tim tersebut harus terukur dan memiliki target yang jelas. Selain itu, tim juga harus mampu memetakan daerah-daerah yang benar-benar tertinggal dibanding yang lain.

Sesuai laporan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua, terjadi kesenjangan kualitas pendidikan di sana. Ada kota yang mutu pendidikannya sudah relatif baik, bahkan bisa menyamai dengan Pulau Jawa, tetapi ada juga daerah lain yang sangat tertinggal.

“Itulah yang perlu ditangani, dan penanganannya saya minta dilaksanakan secara terpadu, mulai dari SD,SMP, sampai SMA atau SMK. Jadi jangan sendiri-sendiri,” tutur Muhadjir.

Adapun Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat dipimpin James Modouw, Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat-Daerah Kemendikbud.

Dari segi legalitas, tim itu bekerja berdasarkan Keputusan Mendikbud Nomor 342/P/2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Maka dari itu, saya tugaskan Pak James Modouw yang orang Papua asli untuk lebih banyak di sini mengoordinasi semua kegiatan di lapangan. Jangan hanya katanya, berdasarkan persepsi, tapi betul-betul lihat fakta di lapangan dan data riil. Ini satu-satunya provinsi yang langsung dikomandani oleh pejabat eselon 1 Kemendikbud,” ungkapnya.

Jika eksperimen membentuk tim percepatan ini bisa membawa hasil positif di Papua dan Papua Barat, nantinya Kemendikbud akan melakukan cara yang sama untuk diterapkan di provinsi lain terkait masalah peningkatan kualitas pendidikan.