Mendikbud Kunjungi Papua, Siswa SD Tagih Janji Jokowi Ajak Liburan ke Dufan

Dalam rangkaian kunjungan itu, Mendikbud juga mendatangi SD Negeri Inpres Kemiri di Desa Hinekombe, Kecamatan Sentani, Jayapura. Tak disangka-sangka, ternyata seorang murid sekolah tersebut bertanya kepada Mendikbud mengenai janji Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rupanya saat berkunjung ke sekolah itu pada April lalu, Jokowi menjanjikan kepada para siswa akan diajak menikmati liburan sekolah ke Dunia Fantasi (Dufan) di Ancol, Jakarta.

Ajakan itu merupakan salah satu bentuk hiburan yang diberikan kepada anak-anak karena sekolah mereka mengalami banjir bandang pada Maret 2019 yang mengakibatkan berbagai fasilitas sekolah hancur berantakan, seperti buku, kursi, dan meja.

Tagih janji ke Dufan

“Saya mau ikut ke Jakarta, Pak. Kata Pak Jokowi berjanji mau ajak kami liburan ke Jakarta,” ujar Nando, seorang murid SD Negeri Inpres Kemiri, kepada Muhadjir.

Mendikbud pun balik bertanya kepada siswa tersebut tentang jumlah anak yang dijanjikan akan diajak ke Dufan..

“100 anak, Pak,” saut Nando.

Setelah percakapan itu, Muhadjir mengaku akan mengungkapkan keinginan para murid itu kepada Jokowi.

“Nanti saya sampaikan ke Pak Jokowi. Sekarang kalian belajar dulu yang rajin,” ucap Mendikbud.

Saat ini SD Negeri Inpres Kemiri sedang dalam tahap perbaikan dan pembangunan kembali. Nantinya sekolah itu akan dibangun dua lantai dilengkapi berbagai fasilitas perlengkapan sekolah untuk kebutuhan belajar mengajar.

“Ini salah satu perhatian kita, bangun sekolah baru, dua lantai. Nanti beberapa akan kita bangun lagi,” imbuh Muhadjir.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy meresmikan Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mempercepat pembangunan pendidikan di kedua provinsi tersebut yang selama ini tertinggal dari provinsi lain.

Bahkan, bisa dikatakan bahwa kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat berada di urutan paling bawah di Indonesia.

“Pembentukan tim ini supaya kedua provinsi itu lebih akseleratif dalam mengejar ketertinggalannya dibanding provinsi lain. Pendidikan di Papua dan Papua Barat ini sangat mendesak untuk ditangani karena dalam banyak kriteria di nomor satu, tapi paling bawah. Makanya perlu dapat perhatian khusus,” jelas Muhadjir.

Dia mencontohkan rendahnya posisi Papua dan Papua Barat yaitu dalam angka partisipasi kasar, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Hal itu terlihat misalnya dari nilai ujian nasional dan kapasitas guru.

Maka dari itu, harus diketahui betul masalah yang dialami di lapangan dan solusi untuk mengatasinya sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi kasar itu.

“Saya minta kerja sama untuk meningkatkan angka partisipasi kasar dan inigin dapat masukan yang bisa betul-betul digunakan untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana kondisi di lapangan dan cara penyelesaian,” tambah Mendikbud.

Menurut dia, rendahnya angka tersebut dibanding provinsi lain di Indonesia tidak mungkin bisa diselesaikan melalui pendekatan biasa atau konvensional. Itulah salah satu tugas dari tim sekretariat yang baru dibentuk ini.