Pemerataan SDM Unggul, Pemerintah Diminta Lanjutkan Beasiswa Bidikmisi di Papua

KOMPAS.com – Koordinator Lembaga LayananPendidikan Tinggi (LL Dikti) XIV Papua dan Papua Barat Suriel S Mofu meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar meneruskan kebijakan khusus mengenai pemberian beasiswa pendidikan Bidikmisi untuk mahasiswa asli Papua dan Papua Barat.

Hal itu dinilai perlu dilakukan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan sumber daya manusia (SDM) unggul di Papua.

“Dibutuhkan juga Bidikmisi 100 persen bagi pemuda asli Papua yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi swasta di Papua dan Papua Barat dalam upaya mewujudkan menjadi sumber daya manusia unggul Indonesia maju,” ujar Suriel S Mofu, seperti dipublikasikan Antara, Minggu (27/10/2019).

Perlunya pemberian beasiswa Bidikmisi kepada mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi karena dapat meningkatkan peran pemuda Papua dalam kemajuan sumber daya manusia.

Suriel mengungkapkan, dari hasil pendataan LL Dikti Papua dan Papua Barat hingga tahun akademik 2019/2020, terdapat puluhan ribu ahasiswa Papua yang kurang mampu sedang berkuliah di 60 perguruan tinggi swaasta terancam putus kuliah.

Penyebabnya adalah mereka mengalami kesulitan membiayai pendidikan akibat kemampuan pendapatan orang tuanya yang hanya di bawah Rp 1 juta.

Maka dari itu, jika pemberlakuan beasiswa Bidikmisi untuk mahasiswa di Papua dan Papua Barat disamaratakan menggunakan data umum dengan daerah lain di Indonesia, kuotanya akan sangat kecil, yaitu sekitar 4,6 persen dari total 60.000 mahasiswa.

Menurut Suriel, begitu minimnya jumlah beasiswa Bidikmisi yang diterima mahasiswa Papua dan Papua Barat diperkirakan dapat mengancam kelanjutan pendidikan tinggi bagi generasi muda asli Papua.

Oleh karena itu, lanjutnya, ribuan mahasiswa asli Papua yang sedang berkuliah di 60 PTS Papua dan Papua Barat sebagai SDM unggul untuk Indonesia maju itu harus diberikan kebijakan khusus untuk beasiswa Bidikmisi.

“Saya sudah menyurati Presiden Joko Widodo melalui kementerian terkait supaya memperhatikan kebijakan pendidikan Bidikmisi, khusus mahasiswa orang asli Papua 100 persen,” ucap mantan Rektor Universitas Papua Manokwari itu.

Dia menambahkan, program Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi telah menjadikan pendidikan SDM sebagai prioritas Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik pada 23 Oktober 2019. Program itu pun diharapkan memperhatikan pendidikan generasi muda di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sehubungan dengan pengangkatan Nadiem Makarim dari kalangan muda sebagai Mendikbud, menurut Suriel, diharapkan bisa memberikan warna untuk perubahan dalam memajukan dunia pendidikan bagi pendidikan SDM unggul Indonesia maju.

“Saya harapkan dengan adanya generasi muda yang memimpin Kemndikbud, Nadiem Makarim bisa membawa kemajuan bagi lembaga pendidikan dalam berperan mencetak SDM unggul di seluruh wilayah NKRI,” imbuhnya.

Sesuai data Koordinator LL Dikti XIV Papua dan Papua Barat tahun akademik 2017/2018, sebanyak 37.000 mahasiswa asli Papua tidak dapat melanjutkan kuliah karena tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pendidikan tinggi di 60 PTS.