Mendikbud Nadiem dan Mensos Juliari Sepakat Integrasi Data KIP, Ini Alasannya

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial sepakat meningkatkan kualitas data calon penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Data terintegrasi dan terpercaya akan menjamin kesejahteraan warga pra-sejahtera dengan tepat.

Hal itu mengemuka saat pertemuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Pertemuan antara dua menteri membahas koordinasi kedua kementerian dan meningkatkan kerja sama pengelolaan data mendukung program bantuan bagi warga pra-sejahtera.

Menurut Juliardi dalam pertemuan itu, dua kementerian sepakat lebih memastikan kriteria layak menerima KIP. Selain itu juga akan dicek apakah calon penerima layak menerima sudah benar-benar menerima KIP.

Kolaborasi satu gerakan

"Kami berdua ingin memastikan komponen pelajar dalam PKH yang mendapatkan KIP. Kami ingin mendapatkan lebih jelas lagi tentang sejumlah hal, misalnya, tentang siapa KPM yang layak menerima KIP tapi belum dapat,” kata Juliardi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Untuk menindaklanjuti pertemuan ini, Nadiem dan Juliardi sepakat mengutus pejabat di level bawah menteri memadankan data terkait KIP.

“Saya sudah menugaskan Kapusdatin untuk menindaklanjuti masalah ini. Targetnya dua minggu selesai,” kata Juliardi.

Nadiem mengatakan penguatan pola kerjasama di level bawah menteri juga penting selain berbicara substansi. Hal itu diperlukan agar Kemendikbud dan Kemensos bisa berkolaborasi dan bergerak dalam satu gerakan.

"Biar lebih cepat dan ringkas,” kata Nadiem.

Pertemuan ini juga dalam rangka mengimplementasikan visi Presiden Joko Widodo yakni membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan Indonesia maju.

Untuk memperkuat pelaksananannya, kata Juliardi, program ini perlu didukung dengan basis data terpercaya.

“Dalam hal ini, Kementerian Sosial kan menjadi leading sector untuk menyediakan basis data bagi semua program yang terkait agenda pembangunan kesejahteraan sosial,” kata Mensos.

Kedua kementerian masing-masing memiliki program meningkatkan kesejahteraan warga pra-sejahtera.

Keterkaitan PKH dan KIP

Di Kemendikbud, dikenal dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang membantu warga pra-sejahtera mengakses pendidikan.

Di Kementerian Sosial dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan sosial (bansos) PKH memiliki keterkaitan erat dengan program KIP. Dalam PKH terdapat beberapa komponen seperti anak SD, SMP, dan SMA yang menjadi sasaran program KIP.

“Kalau sasarannya sama-sama warga pra-sejahtera, saya kira akan sangat baik kalau ada integrasi data,” kata Juliardi.

Hadir mendampingi Mensos, Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Staf Ahli Menteri Bidang Aksesibitas Sosial Sonny W Manalu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Said Mirza Pahlevi dan Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono.