UI: Penanganan Banjir Jabodetabek Perlu Sinergi Antardaerah

KOMPAS.com - Bencana banjir yang menimpa beberapa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) membutuhkan penyelesaian sinergis antardaerah agar tidak berulang terjadi di masa mendatang.

Utamanya, selama bulan Januari hingga Februari ini, wilayah Jabodetabek diperkirakan masih akan mengalami curah hujan tinggi yang potensial dapat menyebabkan bencana banjir di beberapa lokasi tertentu.

Hal ini mengemuka dalam seminar yang mengangkat tema “Sinergitas Stakeholder dalam Pengelolaan Banjir di Kawasan Jabodetabek”, di Gedung IASTH, Kampus UI Salemba (16/1/2020) yang digelar Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL UI).

Seminar menghadirkan beberapa perwakilan pemerintahan daerah atau kota di daerah Jabodetabek yang memaparkan permasalahan banjir di wilayahnya masing-masing.

Dilansir darilaman resmi UI, Wali Kota Depok, Arief Rachadiono Wimansyah menyampaikan banjir besar 1 Januari 2020 di Depok, terjadi di 83 titik mencakup 29 kelurahan dari total 63 kelurahan. Kerugian material akibat banjir tersebut ditaksir mencapai Rp 8,6 miliar serta 2.276 korban mengungsi.

Kerugian besar juga dialami DKI Jakarta meski beragam langkah telah dilakukan. Heru Hermawanto, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, & Pertahanan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan, “Zonasi wilayah banjir kami sangat lengkap dan meliputi penanganan jangka pendek dan menengah yang sangat detail."

"(Padahal) Peralatan penanganan banjir kami juga sangat lengkap dan ditempatkan di hampir semua wilayah zonasi,” ujarnya.

Namun, diakuinya untuk wilayah DKI Jakarta, banjir rutin tidak dapat dihindari, karena letak demografi DKI Jakarta memang berada di wilayah pesisir yang rendah.

Heru juga menekankan permasalahan egoisme antarwilayah terkait masalah banjir, menjadi masalah klise terjadi berulang. Inipun, menurutnya menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari.

“Kepemimpinan daerah terus berganti, masing-masing penguasa punya kebijakannya sendiri terkait banjir dan penanganannya, termasuk dalam hal berkoordinasi dengan penguasa daerah lain. Kita tidak memaksakan ini,” tambahnya.

Ia menekankan pada upaya preventif edukasi dari pemerintah daerah. Menurutnya, sedari dini, anak-anak harusnya diajarkan mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta efek pembangunan terhadap lingkungan.

Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat adalah kunci penanganan banjir yang paling utama karena bersifat preventif, bukan reaktif. Penanganan reaktif itu perlu, tapi jangan juga dilupakan upaya yang bersifat jangka panjang dan fokus pada budaya manusia.