Ini Alasan Mendikbud Nadiem Imbau Kampus Merdeka Gandeng Banyak Pihak

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut, perguruan tinggi (PT) memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul di Indonesia.

Sebab, setelah meraih gelar sarjana, para lulusan S1 bakal langsung menghadapi tantangan di dunia kerja.

"Maka, inilah saatnya kita tingkatkan kualitas lulusan S1 kita," ajak Nadiem Makarim saat menjelaskan tentang kebijakan Kampus Merdeka dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Menurutnya, sebagai ujung tombak penyiapan SDM, maka perguruan tinggi harus terus bergerak dan berbenah dalam memperkuat bekal para sarjana di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman.

"Perguruan tinggi harus lebih cepat berinovasi dibandingkan jalur pendidikan lainnya. Perguruan tinggi juga harus adaptif dan berubah dengan lincah menyesuaikan dengan kebutuhan di dunia kerja," ujar Nadiem.

Kerja sama berbagai pihak

Lebih jauh, Nadiem mengungkapkan, inovasi dalam pembelajaran dan pengabdian masyarakat adalah tujuan utama pendidikan tinggi. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi.

Lantas, apa solusinya? Menurut Nadiem, solusinya adalah Kemendikbud mendukung kolaborasi antara universitas dengan berbagai pihak di luar kampus untuk menciptakan prodi-prodi baru.

Melalui kebijakan ini, perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B dapat mengajukan prodi baru jika ada kerjasama dengan organisasi dan/atau QS top 100 World Universities.

"Artinya, untuk perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B tidak perlu lagi melalui perizinan prodi di kementerian, asal mereka bisa membuktikan telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak," sambung Nadiem Makarim.

Lembaga kerja sama

Kerjasama itu antara lain dapat dilakukan dengan;

• Perusahaan kelas dunia
• Organisasi nirlaba
• Institusi multilateral, atau
• Universitas Top 100 ranking QS

Sebagai catatan, prodi baru yang diusulkan tersebut bukan di bidang kesehatan. Dalam hal ini pendidikan kedokteran, farmasi, kebidanan, kesehatan masyarakat, dan jurusan-jurusan kesehatan lainnya.

Bagi Nadiem, kebijakan pemberian otonomi untuk membuka prodi baru ini sebagai upaya untuk menyediakan kurikulum yang lebih prioritas untuk dikuasai oleh mahasiswa Indonesia.

"Kita dorong upaya link and match antara bekal keilmuan mahasiswa dengan kebutuhan industri sehingga lebih bisa bersaing di panggung dunia," jelas Nadiem.