100 Hari Nadiem Makarim: Lemahnya Komunikasi Pubik dan Kebingungan tentang Merdeka Belajar

Di salah satu kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud akan menerapkan kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai tahun 2021 sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) 2020.

Dengan dicanangkannya program "Merdeka Belajar" sebagai arah pendidikan nasional maka UN 2020 akan menjadi UN terakhir pada era Nadiem.

Demikian juga bentuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2020 akan diubah bentuk dan format penilaiannya.

Selain itu, tahun 2020 USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Sekolah bisa melaksanakan ujian dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis dan sebagainya).

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," tegas Nadiem dalam peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Penulis Buku dan Pemerhati Pendidikan, Doni Koesoema A. mengatakan kebijakan Merdeka Belajar terkait UN, USBN, dan US bukanlah hal baru. Menurutnya, sebelum ada USBN, sekolah telah menyelenggarakan sendiri Ujian Sekolah.

"Jadi terkait kebijakan UN tidak ada perubahan fundamental," ujar Doni saat dihubungi Kompas.com.

Ia menilai belum ada perubahan fundamental di ruang kelas selain berbagai kebingungan yang malah muncul akibat kebijakan Merdeka Belajar. Doni menambahkan kebijakan Merdeka Belajar masih dianggap sulit dipahami maksudnya.

"Saya belum melihat Nadiem mengeluarkan kebijakan tentang guru selain menyederhanakan administrasi, bukan substansi," ujarnya.

Lemahnya Komunikasi Publik

Kebingungan yang muncul tentang konsep Merdeka Belajar, lanjutnya, disebabkan lemahnya Nadiem dalam hal komunikasi publik. Hal itu terjadi termasuk saat menghapus UN dan USBN.

"Sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan, sementara konsep jangka panjang (Merdeka Belajar) tidak terdefinisi dengan baik," tambah Doni.

Ia mengatakan hal-hal yang baik dalam inovasi di bidang pendidikan bila tak terkomunikasikan dengan baik ke publik akan menjadi kendala proses transformasi pendidikan.

"Nadiem perlu mengomunikasikan gagasan-gagasan perubahan pada publik secara lebih terbuka, entah melalui konferensi pers atau rilis resmi kementerian agar publik tahu apa gagasan perubahan yang diinisiasinya," tambah Doni.

Melihat adanya anggapan komunikasi publik yang lemah, Pemerhati dan Praktisi Pendidikan 4.0, Indra Charismiadji mengatakan Nadiem mungkin belum terbiasa untuk berhadapan dengan cara kerja wartawan yang mencari berita dengan frekuensi tinggi.

Ia mengingatkan Nadiem berlatar belakang sebagai pimpinan perusahaan swasta tertutup yang tidak ada kewajiban untuk bicara ke publik tentang strategi maupun langkah-langkahnya.

"Ada baiknya jika Mas Menteri mengikuti langkah koleganya di Kementerian BUMN, Erick Thohir, yang juga berlatar belakang pengusaha," ujarnya.

Mengangkat staf khusus bidang komunikasi, lanjut Indra, akan membantu kelancaran komunikasi kebijakan kepada masyarakat melalui media.

Menurutnya, banyak masyarakat Indonesia masih buta tentang sistem pendidikan nasional, seperti otonomi daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

"Dalam benak masyarakat masih tertanam bahwa penyelenggara program pendidikan di Indonesia adalah Kemdikbud. Untuk itu komunikator publik yang handal dibutuhkan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Indra.

Ia mengingatkan setiap langkah-langkah yang diambil Kemendikbud perlu disampaikan ke publik lantaran posisi Nadiem sebagai pejabat publik.

Perkembangan langkah-langkah kebijakan Kemendikbud yang dilaporkan secara berkala kepada publik secara transparan akan memperlihatkan progres dan membangun partisipasi masyarakat untuk memajukan sektor pendidikan Indonesia.