Kemendikbud: Dosen Merupakan Kunci Kultur Akademik yang Baik

KOMPAS.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Paristiyanti Nurwardani mengatakan dosen adalah kunci kultur akademik yang baik. Ia menilai penguatan konsep dosen penggerak harus dilakukan.

"Paling penting, siapa yang akan menginspirasi di kampus adalah dosen. Dosen harus memiliki target, seandainya tidak ada target, akan biasa-biasa saja,"ujar Paris saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Amaroossa Royal Hotel, Bogor, Kamis (27/2) dalam siaran pers yang diterima KOMPAS.com.

Dalam kesempatan ini, Paris juga menyampaikan kewirausahaan akan mendapatkan hasil yang baik melalui riset dan inovasi.

"Berikan pengalaman untuk melakukan berbagai macam pola pikir berbagai macam jenis kewirausahaan dan kita pencarian keuntungan dari pengalaman. Pengalaman itu tidak bisa diberi dalam jenis uang, tetapi harus berlatih dan buat dulu dosennya berwirausaha, prodinya berwirausaha dan baru kampusnya berwirausaha," jelas Paris dalam acara bertajuk Penguatan Kultur Akademik dan Kewirausahaan menuju Rekognisi Global.

Kegiatan wirausaha merupakan salah satu bentuk dari kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus dalam kebijakan Kampus Merdeka.

Kebijakan ini memberikan kebebasan untuk selalu belajar dan berinovasi kepada dosen, mahasiswa serta kampus.

"Warisan terbesar sebuah perguruan tinggi adalah dapat menghasilkan lulusannya sebagai teladan di keluarga, tingkat wilayah nasional, regional, dan global," pungkas Paris.

Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pada Jumat (24/1/2020) mengeluarkan empat kebijakan Merdeka Belajar di lingkup pendidikan tinggi bernama “ Kampus Merdeka”.

Kebijakan Kampus Merdeka merupkan langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi.

“Pendidikan tinggi di Indonesia harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat. Karena dia begitu dekat dengan dunia pekerjaan,” ujar Nadiem.

Adapun kebijakan Kampus Merdeka ini adalah hasil dari diskusi dari berbagai elemen pendidikan seperti perguruan tinggi, industri, asosiasi, dan lingkup pendidikan lain.

Kebijakan-kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan adalah otonomi universitas berakreditasi A dan Buntuk membuka program studi baru, re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi.

Ada lagi kebijakan lain yaitu kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH) dan hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks).