Di Era Merdeka Belajar, 6 Hal Ini Perkuat Kelompok Kerja dan Musyawarah Guru

Oleh: Prof. Anita Lie

KOMPAS.com - Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan salah satu model peningkatan kompetensi pembelajaran para guru.

KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru sekolah dasar/Madrasah ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah.

Sedangkan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA, SMALB/MALB yang berada pada satu wilayah/kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah.

Baik KKG dan MGMP diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi pembelajaran kelas.

Lalu bagaimana peran KKG dan MGMP ini di era Merdeka Belajar yang dicanangkan "Mas Menteri" Nadiem Makarim?

Pada 2019, penulis dan tim Tanoto Foundation melakukan studi “Peran KKG dan MGMP dalam Pengembangan Profesional Guru” di Jambi, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

Studi ini menelaah faktor sukses KKG dan MGMP untuk bisa berfungsi efektif, hambatan KKG dan MGMP untuk bisa berjalan efektif, dan strategi peningkatan fungsi KKG dan MGMP dalam mendukung Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Survei dan wawancara dilakukan terhadap para guru pengurus maupun nonpengurus KKG dan MGMP, termasuk pengawas sekolah, pembina KKG dan MGMP, kepala sekolah, pejabat dinas pendidikan serta pengamatan langsung pada beberapa kegiatan KKG-MGMP.

Studi yang melibatkan 360 responden ini kemudian memberikan setidaknya 6 rekomendasi yang diharapkan mampu membuat KKG dan MGMP dapat berjalan efektif sehingga mendukung peningkatan profesionalisme guru:

1. Komitmen pengurus

Studi kami menemukan salah satu faktor penting yang membuat kegiatan KKG dan MGMP terus bergulir adalah kehadiran aktor pengurus mau berkorban menjalankan roda kegiatandan pertemuan KKG atau MGMP.

Kualitas pengurus KKG/MGMP menjadi katalisator bagi kemajuan KKG/ MGMP.

Pengurus yang memiliki visi atau misi jelas mampu membuat KKG/ MGMP di mana yang bersangkutan terlibat memiliki arah jelas dalam memandu setiap kegiatan dilakukan.

2. Kegiatan sesuai kebutuhan guru

Faktor sukses kedua sangat terkait dengan faktor pertama. Sangat penting bagi KKG-MGMP memenuhi kebutuhan guru dan menawarkan topik-topik relevan untuk merawat ikatan kesetiaan dan partisipasi para guru dalam setiap pertemuan dan kegiatan.

Hampir semua guru berpendapat, KKG dan MGMP yang dianggap efektif memenuhi kebutuhan profesional mereka.

Para pengurus pun berpendapat wadah profesional ini memenuhi kebutuhan mereka sendiri sebagai guru. Kepala Sekolah, Pembina dan Pengawas juga menyatakan pendapat yang sama.

3. Narasumber pelatihan berkualitas

Terkait dengan narasumber pelatihan, ada argumentasi pro-kontra. Di satu sisi, peran narasumber/fasilitator eksternal tentunya bisa diharapkan membawa penyegaran dan wawasan lebih luas agar para guru tidak terjebak dalam zona nyaman di daerah masing-masing.

Walter dan Briggs (2012) menyatakan salah satu kunci sukses program pengembangan profesionalisme guru adalah pendampingan ahli eksternal yang nyata dan relevan dengan situasi kelas.

Namun, komunitas belajar guru seyogyanya tidak terlalu berharap bahwa pemaparan atau lokakarya ahli eksternal akan bisa langsung mengubah dan memperbaiki situasi di sekolah.

4. Kolaborasi guru dan narasumber

Faktor lain disebutkan adalah keterlibatan guru dalam area pilihan untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan, program kolaborasi guru dan rekan, kesempatan mentoring dan pendampingan, dan upaya berkelanjutan dalam periode waktu yang memadai.

Cukup menggembirakan bahwa ada keseimbangan pilihan narasumber.

Selain pengurus, pengawas, dan narasumber eksternal, pertemuan-pertemuan KKG dan MGMP di ketiga provinsi juga telah difasilitasi oleh para anggota secara bergiliran dan juga oleh kepala sekolah.

Sebagai narasumber internal, para guru anggota dan kepala sekolah akan bisa memberikan warna dan kontekstualisasi bagi pengetahuan dan wawasan baru dari narasumber eksternal.

5. Dukungan pemangku kepentingan

Kunci sukses terakhir bagi keberlangsungan program pengembangan profesional guru adalah dukungan kepemimpinan efektif.

Semua responden kepala SD (total 47 orang dari 3 provinsi) dan SMP (total 46 orang dari 3 provinsi) menyatakan mendukung jika ada guru di bawah pimpinan mereka yang menjadi pengurus KKG/MGMP.

Dalam wawancara, responden pengurus mengungkapkan bentuk dukungan dari pimpinan sekolah yang sangat mereka apresiasi bagi penyelenggaraan kegiatan KKG dan MGMP berkesinambungan adalah penyediaan tempat pertemuan, tunjangan transportasi, penyediaan atau subsidi honorarium narasumber/fasilitator.

Pada tingkat Dinas, kebijakan pendidikan seperti yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mendukung keberlangsungan penyelenggaraan KKG dan MGMP.

Mereka mewajibkan guru penerima tunjangan profesi pendidik wajib secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya minimal 5 persen dari tunjangan profesi pendidik yang diterima.

Ini adalah jumlah terbesar dari serangkaian pilihan hambatan yang diberikan dalam pertanyaan survei.

Pilihan hambatan lokasi pertemuan bahkan menjadi makin signifikan di daerah terpencil.

Satu dari lima kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan baik di daerah terpencil maupun kota besar tentu sangat relevan.

Kebijakan itu perlu segera direalisasi untuk mengatasi hambatan geografis dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan kapasitas para guru.

Penulis: Prof. Anita Lie, Guru Besar FKIP Unika Widya Mandala Surabaya dan Penasihat Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation