Strategi Pemerintah dan Masyarakat Jepang Redam Perluasan Wabah Corona

KOMPAS.com - Walaupun Jepang adalah negara awalan yang tertular, pertambahan penderita tidaklah sesignifikan perkiraan awal, juga lebih landai dibandingkan negara terdampak lain, akibat adanya intervensi kebijakan dan upaya penanggulangan.

Kecenderungan penularan masih meningkat secara eksponensial, akibat penularan domestik dengan beberapa klaster aktif di beberapa tempat berbeda.

Apa saja yang dilakukan pemerintah dan masyarakat Jepang?

Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan kebijakan dalam menanggulangi COVID-19 di Indonesia.

Rekomendasi diberikan berdasarkan pengalaman langsung ilmuwan diapora yang berdomisili di beberapa negara terdampak wabah corona atau Covid-19 yakni Singapura, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Italia dan termasuk Jepang.

Berikut beberapa rekomendasi dan juga rangkuman I-4 terkait penanganan pemerintah dan masyarakat Jepang dalam meredam perluasan wabah corona:

Pemerintah Jepang 

1. Untuk ekspansi pengujian Covid-19, sejak 6 Maret, sistem asuransi kesehatan menanggung PCR screening. Sebelumnya, terbatas hanya APBN yang digunakan, sehingga hanya bisa melakukan sedikit pengujian dan terbatas pada lembaga pemerintah.

Dengan asuransi menanggung biaya tes PCR, lembaga pengujian swasta bisa turut serta membantu menguji. Target pengujian per hari adalah 7.000 tes pasca 15 Maret.

2. Mendorong lembaga penelitian pemerintah dan industri terkait untuk dengan cepat mengembangkan metode alternatif pengujian yang bisa mendeteksi Covid-19 lebih cepat ketimbang proses RT-PCR yang sudah ada.

3. Mengirimkan ilmuwan dan para ahli ke daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani terbentuknya klaster.

4. Membantu pengadaan desinfektan untuk sektor terdampak langsung dan beresiko tinggi, antara lain, nursing home, panti jompo, fasilitas untuk penyandang disabilitas, tempat penitipan anak.

5. Melakukan government procurement untuk 20 juta masker kain khusus dan mendistribusikannya langsung kepada sektor terdampak dan beresiko tinggi (nursing homes, panti jompo, dan lainnya.)

6. Melakukan government procurement untuk 16 juta masker bedah dan mendistribusikannya kepada institusi medis yang membutuhkan prioritas.

7. Memberikan suntikan/pinjaman modal tambahan kepada produsen masker untuk secara signifikan meningkatkan produksi.

8. Pelarangan ekspor masker dan bahan baku terkait.

9. Pelarangan penimbunan dan penjualan masker dengan harga berkali-lipat baik offline maupun online. Diberikan sanksi pidana denda dan kurungan untuk yang melanggar.

10. Mengamankan keberadaan 5.000 tempat tidur rumah sakit untuk dilengkapi dengan respirator yang khusus dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

11. Penguatan komunikasi publik dimana baik MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare) dan kementerian lain memberikan informasi kunci secara transparan melalui website mereka dan diperbaharui secara berkala.

12. Open data yang ada bisa dimanfaatkan publik untuk membuat interface yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat luas dan pemerintah daerah (seperti: coromap.info untuk pinpointing kasus dan sejarah travel domestik pasien; COVID19japan untuk data statistiknya, dan lain-lain.

Diminta untuk dilakukan masyarakat

13. SOP ke dokter/rumah sakit:

• Sakit tidak boleh langsung ke dokter/rumah sakit, melainkan harus konsultasi terlebih dahulu via telepon dan reservasi antrian di telepon menjadi penting.
• Kalau memiliki gejala batuk, demam, pilek, salesma dan influenza diminta untuk tidak datang langsung ke dokter atau rumah sakit, melainkan harus beristirahat di rumah, atau semi-isolasi sendiri.
• Jika demam di atas 37.5 derajat nya tidak turun setelah 4 hari walaupun sudah diberi obat penurun panas, yang bersangkutan harus menelpon hotline virus corona untuk tindakan selanjutnya, yaitu untuk dites.
• Batasan 4 hari menjadi hanya 2 hari untuk usia > 60 tahun, ibu hamil, dan orang yang punya penyakit lain.

14. Terkait dengan fasilitas usia lanjut (panti jompo, pondok aktivitas lansia, dan lainnya), staff diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh sebelum pergi bekerja dan pada saat tiba di tempat kerja, serta melaporkannya. Juga, kunjungan diminimalisir. Pengantar pun harus diukur suhu badannya.

15. Penggunaan masker masih disarankan secara general oleh publik. Terutama dikarenakan itu adalah bagian dari kultur, bagian dari etiket, serta selain Covid-19, secara bersamaan Jepang berada di akhir musim influenza dan di awal musim hay fever, sehingga memang jadwalnya sebagian besar warga Jepang memakai masker.

16. Jika tidak menggunakan masker, bersin dan batuk haruslah menggunakan etiket yang ditetapkan dan diajarkan di sekolah (yaitu ke siku/pundak), dan kini semakin ditegakkan.

17. Kampanye cuci tangan menggunakan sabun yang selalu ada, diperkuat.

Rekomendasi ini dirangkum oleh I-4 Jepang yang terdiri dari:

• Dr. Satria Zulkarnaen Bisri (RIKEN),
• Dr. Miftahul Huda (Tokyo Inst. Tech.),
• Dr. Rizkina Juwita (Tokyo University of Agriculture),
• Prof. Muhammad Aziz (University of Tokyo),
• Prof. Wuled Lenggoro (Tokyo University of Agriculture & Technology),
• Dr. Dedy Eka Priyanto (KPMG Japan),
• Prof. Davin Setiamarga (National Institute of Technology, Wakayama College),
• Dr. Sastia Prama Putri (Osaka University),
• Dr. Nur Alia Oktaviani (RIKEN),
• Dr. Mizan Bustanul Fuady Bisri (United Nation University)