Epidemiolog UGM: Pelonggaran PSBB Bisa Persulit Pengendalian Covid-19

KOMPAS.com - Guna mendorong perbaikan kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diwacanakan akan diterapkan pada Juni mendatang.

Wacana tersebut diikuti dengan kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa jumlah penderita Covid-19 berisiko meningkat pascamudik atau saat penerimaan siswa dan mahasiswa baru.

Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad menanggapi, pelonggaran tanpa adanya penerapan protokol kesehatan yang tegas, memang berisiko meningkatkan jumlah pasien positif karena sulitnya pengendalian.

"Tergantung pelonggarannya, tapi secara umum bisa mempersulit pengendalian,” kata Riris Andono Ahmad, Jumat (29/5/2020), seperti dikutip dari laman resmi UGM.

Ia menyebut, sampai obat dan vaksin Covid-19 betul-betul sudah ditemukan, pemerintah sebaiknya melakukan pelonggaran PSBB secara hati-hati dan cermat agar penularan Covid-19 di daerah tetap terkendali.

New normal butuh protokol kesehatan yang ketat

Soal PSBB dilonggarkan atau diperpanjang, Riris menyarankan pemerintah mempertimbangkan aturan dan kriteria yang diterapkan oleh WHO tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pelonggaran pencegahan penularan Covid-19.

"WHO sudah mempunyai kriteria kapan bisa dilonggarkan. Ada beberapa kriteria. Intinya, penularan itu harus sudah terkendali, sistem kesehatan siap dan pemahaman masyarakat yang baik maka pelonggaran bisa dilakukan,” ujarnya.

Apabila pemerintah berencana melonggarkan PSBB dan menerapkan New Normal, Riris menekankan perlunya pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat di lapangan.

Selama masa pandemi ini, kata dia, media penularan Covid-19 banyak terjadi di pasar, pertokoan, pusat keramaian dan sarana transportasi.

Terlebih, menurutnya, banyak warga masyarakat belum sepenuhnya patuh dan mau mengikuti prosedur kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker dan sering mencuci tangan.

Sehingga sangat berisiko apabila PSBB dilonggarkan dan masyarakat tidak disiplin dalam menerapkan pencegahan penularan Covid-19.