Peneliti UGM Berharap Pemerintah Tak Buru-buru Terapkan New Normal Bulan Juli

KOMPAS.com - Istilah herd immunity tengah menjadi perbincangan hingga kontroversi di masyarakat sejak adanya wacana new normal di tengah pandemi Covid-19.

Meski dinilai bisa menghambat penyebaran virus, namun strategi herd immunity disebut dapat memakan korban dalam jumlah besar.

Dosen sekaligus peneliti virus Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM Mohamad Saifudin Hakim menjelaskan, untuk mencapai kekebalan kelompok tersebut, sebagian besar populasi harus memiliki kekebalan terhadap suatu penyakit.

"Virus itu kan butuh inang untuk mempertahankan siklus hidupnya. Dan saat individu dalam populasi kebal terhadap virus tersebut, maka virus tidak bisa lagi menemukan inang untuk hidup," paparnya, Kamis (4/6/2020) seperti dilansir dari laman UGM.

Hakim menyebutkan terdapat dua cara untuk menciptakan kekebalan kelompok ini. Pertama, secara artifisial melalui tindakan vaksinasi yang terbukti aman.

"Sayangnya, untuk kondisi sekarang ini, vaksin masih agak jauh tahap pengembangannya untuk bisa secara efektif mengatasi Covid-19," terang dosen Departemen Mikrobiologi FKKMK UGM ini.

Kedua, secara alamiah dengan infeksi alami. Kekebalan kelompok ini didapat ketika seseorang terinfeksi penyakit secara alami. Selanjutnya, tubuh akan merespons dengan membentuk kekebalan ketika berhasil sembuh dari infeksi tersebut.

Herd immunity dengan infeksi secara alami, menurut pria yang meraih gelar doktor di bidang virologi dan imunologi dari Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Belanda itu, sangatlah berisiko.

Tidak hanya menyebabkan terjadinya sakit atau penyakit, tetapi individu yang terkena infeksi alami juga berpotensi menjadi agen penularan. Kondisi tersebut akan semakin memakan banyak korban jiwa.

Itulah mengapa, Saifudin mengatakan masyarakat tidak boleh dibiarkan bebas begitu saja seperti kondisi sebelum ada wabah.

Jangan terburu-buru terapkan new normal

Wacana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerapan new normal di Indonesia kerap dipahami sebagian masyarakat sebagai strategi herd immunity secara bebas dan tidak terkontrol.

Saifudin menilai, anggapan tersebut sebenarnya salah kaprah. Menurutnya, new normal yang dimaksudkan bukan berarti pemerintah membiarkan masyarakat beraktivitas layaknya tidak ada wabah.

Konsep new normal yang dibentuk pemerintah adalah masyarakat mulai kembali menjalankan aktivitas secara biasa, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan.

Seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan usaha tetap mengendalikan penyebaran infeksi.

"Di era new normal, pemerintah memang tidak menerapkan herd immunity tanpa kontrol, tetapi dengan pembatasan sosial yang sedikit dibuka disertai dengan kampanye perubahan perilaku. Kendati begitu, langkah ini tetap berimplikasi pada terbentuknya herd immunity, meskipun dalam jangka yang panjang," paparnya.

Namun, menurut Saifudin langkah tersebut dianggap masih berisiko gagal. Pasalnya, hingga kini belum ada data dan bukti yang valid bagaimana kekebalan terhadap SARS-CoV-2 terbentuk setelah infeksi alami.

Beberapa studi melaporkan bahwa kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 hanya baru muncul pada 10 persen dari total seluruh individu yang terinfeksi.

Dengan demikian, seharusnya protokol yang lebih ditekankan oleh pemerintah adalah langkah-langkah mencegah persebaran wabah.

Dia berharap bahwa pemerintah tidak terlalu terburu-buru mengimplementasikan new normal pada bulan Juli mendatang.

Pemerintah diharapkan bisa mengkaji ulang rencana tersebut. Sebab, tren nasional jumlah kasus positif Covid-19 di tanah air masih cenderung bertambah di berbagai daerah.

"Tren nasional tetap naik dan belum ada tanda penurunan signifikan secara konsisten. Semestinya new normal diterapkan setelah kurva melandai atau ada penurunan jumlah kasus secara signifikan yang konsisten," imbuhnya.

Jadi, lanjut dia, kalau new normal dijalankan bulan Juli maka pemerintah harus siap kalau ada pertambahan kasus baru lagi.