Profesor Tamu NUS Singapura: Kebijakan New Normal Harus Bebas dari Intervensi Politik

KOMPAS.com - Kebijakan pemberlakuan skenario pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai transisi ke masa kenormalan baru perlu didasarkan pada kajian ilmiah dan bebas dari campur tangan politik.

Pemerintah juga diingatkan menerapkan kebijakan kesehatan rasional masuk dalam era normal baru atau new nomal.

Hal ini disampaikan Prof. Tikki Pangestu, profesor tamu di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, dalam webinar bertajuk “Life Post Covid-19: What Does the New Normal Look Like?” pada Jumat (29/5/2020).

Yang paling penting, menuritnya, skenario normal baru harus mengacu kepada hasil kajian ilmiah, ilmu pengetahuan dan bukti nyata atau fakta, serta bebas dari campur tangan politik.

Seluruh pihak juga harus siap menghadapi berbagai perubahan dan berinovasi di era normal baru.

Bebas dari intervensi politik

“Setiap negara harus menentukan strategi masing-masing dalam menerapkan skenario normal baru," ujar Prof. Tikki dalam diskusi yang diselenggarakan Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) dan SwissCham Indonesia serta NordCham Indonesia ini.

Ia menambahkan, "negara perlu membuat keputusan berdasarkan konteks, kapasitas yang tersedia, dan situasi yang dialami.” 

Tikki menegaskan, "Pemerintahan harus berjalan secara efektif, namun kebijakan harus didasakan pada bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan, dan perlu dievaluasi implementasinya.”

Ia menyampaikan Pemerintah harus mempertimbangkan faktor lain dalam membuat kebijakan normal baru. Misalnya, sistem kesehatan harus diperkuat agar menjamin rumah sakit tidak kewalahan dalam menangani pasien.

Pemerintah juga harus tetap responsif, bukan hanya terhadap pandemi Covid-19 tetapi juga masalah kesehatan lainnya.

"Semua harus bersatu, harus ada kemauan, dan komitmen untuk mengimplementasikan secara rasional kebijakan kesehatan masyarakat," ujarnya.

"Pemerintahan yang baik dan efektif harus berpegang pada bukti ilmiah, tetapi fleksibel dan bebas dari intervensi kepentingan politik,” tegas Prof. Tikki.

Tikki menambahkan, semua pihak harus bekerja sama, mulai dari pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan organisasi internasional. Dalam mengatasi pandemi Covid-19 di era normal baru, peran serta masyarakat sangat penting.

Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Prof. Amin Soebandrio menambahkan, masyarakat harus tetap meminimalkan risiko penularan Covid-19 melalui berbagai cara.

Salah satu cara yang dapat dilakukan seperti menghindari keramaian dan melaksanakan protokol kesehatan di tempat kerja maupun tempat umum lainnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia (InaHEA) Prof. Hasbullah Thabrany mengatakan, kunci sukses dalam menghadapi Covid-19 adalah disiplin.

“Korea Selatan bisa menjadi contoh, dimana pemerintahnya memiliki respons yang cepat di awal ketika Covid-19 masuk ke negaranya sehingga bisa menerapkan kebijakan new normal terlebih dahulu," jelas Hasbullah.

Ia melanjutkan, "sementara Amerika Serikat dinilai terlambat mendeteksi COVID-19. Penerapan new normal di Amerika Serikat saat ini juga masih menjadi perdebatan.” 

Hasbullah memperkirakan, vaksin Covid-19 belum akan tersedia dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, menjaga kesehatan untuk mencegah infeksi Covid-19 menjadi solusi dalam mempertahankan ekonomi di era new normal. 

Di era normal baru, lanjutnya, semua pihak juga harus siap menghadapi berbagai perubahan dan sektor kesehatan akan memimpin perubahan ini.

“Nantinya, seluruh industri harus mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sektor ekonomi di era normal baru akan sangat tergantung pada sektor kesehatan,” tutup Hasbullah.