Muhadjir: Pesantren dan Pendidikan Agama Wajib Dapat Perhatian di "New Normal"

KOMPAS.com – Pada sektor pendidikan Pemerintah tengah menggodok kebijakan afirmasi (penguatan) menyusul diberlakukannya tatanan normal baru (new normal) khususnya pesantren dan pendidikan keagamaan.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melalui telekonferensi (8/6/2020). Ia menekankan pesantren dan pendidikan keagamaan wajib mendapat perhatian.

Tidak hanya dari segi pembelajaran di tengah pandemi virus Covid-19, tetapi juga menyangkut bantuan sosial (bansos).

"Tugas Kemenko PMK adalah melakukan koordinasi terkait hal ini. Sebelum nanti akan dilaporkan ke Wapres (Ma'ruf Amin) dan dimatangkan dalam Rapat Kabinet Terbatas. Kita ingin ini agar clear dulu dengan mendengar masukan dari para stakeholder,” kata Muhadjir dilansir dari laman Kemenkopmk.

Pemetaan 21 ribu pesantren

Menko PMK mengatakan sudah ada diskusi secara teknis yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) terkait afirmasi tersebut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah menyetujui total anggaran sebesar Rp2,36 triliun.

Muhadjir meminta agar pembagian alokasi anggaran itu benar-benar mempertimbangkan proporsionalitas dari setiap pesantren.

Sementara untuk bantuan operasional pesantren, madrasah, atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya, agar disertai dengan petunjuk teknis yang dikoordinasi oleh Kemenag.

"Masalah proporsionalitas ini sangat penting, berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan," ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar komponen listrik masuk dalam skenario pemberian bansos kepada pesantren selain jenis bantuan sosial yang berasal dari Kemensos dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Ia meminta Kementerian Agama menyiapkan peta 21 ribu pesantren dan dipilih mana yang prioritas untuk nanti dibantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bantuannya berupa tempat wudhu, MCK, dan tempat cuci tangan.

Lintas kementerian dan kerja bersama

Menurut Muhadjir, Kemenag telah menyatakan akan segera menyiapkan data lebih dari 1,2 juta ustad berbasis nama, alamat, dengan disertai NIK agar dapat dipadankan kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga tidak terjadi duplikasi dalam pemberian bantuan.

Begitu pula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menegaskan siap untuk memberikan dukungan MCK, air bersih, dan sarana wudhu.

"Pondok pesantren harus menjadi percontohan bagi implementasi kenormalan baru dalam kehidupan dengan mengutamakan hidup bersih dan sehat," katanya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, untuk afirmasi pendidikan agama yang lain akan dibahas lebih lanjut secara khusus.

Sementara Kemendikbud, diminta terlibat secara penuh untuk bertanggung jawab terhadap sekolah yang berbasis pesantren.

Ia juga meminta Pondok pesantren berkoordinasi dengan puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di pesantren.

Selain itu, memantau perkembangan covid-19 yang digunakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pesantren.

Menyoal kapan pondok pesantren akan dibuka, Muhadjir menyerahkan kepada Gugus Tugas Covid masing-masing daerah.

Pengasuh pondok pesantren perlu berkoordinasi dan menghitung secara cermat agar tidak muncul klaster baru, serta tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin.