Pengamat UGM: Presiden Belum Perlu Lakukan “Reshuffle” Kabinet

KOMPAS.com - Perombakan (reshuffle) kabinet kini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat setelah video yang menampilkan Presiden Joko Widodo memberi teguran kepada para menteri pada sidang kabinet menjadi viral.

Nama-nama menteri yang diduga akan diganti beserta nama tokoh yang akan menggantikan pun mulai dimunculkan di dunia sosial maupun media massa.

Dosen Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menyebut, di tengah situasi saat ini perombakan kabinet dirasa belum perlu dilakukan karena justru dapat menimbulkan situasi yang lebih kompleks.

“Reshuffle melibatkan pertimbangan dan kalkulasi yang sangat kompleks, terutama untuk mengakomodasi partai-partai politik. Kalau reshuffle beban pemerintah justru akan lebih besar lagi,” paparnya, Rabu (8/7/2020), seperti dikutip dari laman UGM.

Pemerintah pusat menurutnya perlu lebih fokus pada upaya-upaya untuk menangani dampak-dampak pandemi di berbagai sektor.

“Saya sendiri setuju dengan langkah presiden untuk menahan diri tidak melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini, karena fokusnya masih untuk penanganan pandemi,” kata dia.

Ucapan Jokowi yang memicu pembicaraan tentang perombakan kabinet, menurutnya, adalah ucapan yang lebih ditujukan sebagai pemantik bagi para menteri untuk dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal.

Mada menerangkan, teguran tersebut bahkan langsung direspons melalui sejumlah capaian dan percepatan kinerja dari beberapa kementerian.

“Saya rasa presiden masih wait and see bagaimana kinerja beberapa waktu mendatang,” kata Mada.

Meski begitu, menurutnya tetap ada kemungkinan perombakan kabinet dalam waktu ke depan jika para menteri masih belum menunjukkan perbaikan kinerja.

“Yang perlu dilakukan para menteri adalah meyakinkan presiden dan juga publik bahwa mereka sedang bekerja keras dan terus melakukan upaya terkait kewenangan dari kementerian masing-masing,” jelas dia.

Mada juga menerangkan, perombakan kabinet bukan hal yang mudah untuk dilakukan.

Dalam konstelasi politik Indonesia, lanjut dia, presiden tidak bisa secara leluasa memilih menteri karena harus mengakomodasi partai politik pengusung atau pendukung.