Menilik Arah Kebijakan Kemendikbud Hadapi Persoalan Pendidikan di Masa Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pandemi Covid-19 memberikan persoalan yang cukup pelik bagi dunia pendidikan. Pasalnya, proses belajar mengajar di kelas jadi terganggu.

Dampak yang dihasilkan dari permasalahan ini memengaruhi kualitas pendidikan yang sedang berjalan. Tak hanya itu, efeknya juga disinyalir akan berdampak pada arah kebijakan pendidikan Indonesia beberapa tahun ke depan.

Alhasil, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus bergerak cepat untuk mencari solusi agar permasalahan pada sektor pendidikan tidak semakin besar.

Mengenai hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, ada dua hal yang menjadi kunci dalam mencari solusi, yakni mitigasi krisis pembelajaran dan mitigasi krisis ekonomi di sektor pendidikan.

“Kami di Kemendikbud harus berpikir dan mencari solusi yang out of the box. Manfaatnya pun harus dirasakan sekarang juga,” ujar Mendikbud Nadiem pada acara bincang-bincang Kompas.com dengan tema “Bangkit Indonesiaku, Bangkit Pendidikanku”, Jumat (2/10/2020).

Secara khusus, Nadiem mengatakan ada tujuh kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud untuk mengatasi krisis pendidikan pada masa pandemi.

Tujuh kebijakan tersebut, yakni realokasi dana pendidikan, relaksasi dana bantuan operasional sekolah (BOS), pemberian dana BOS afirmasi dan kinerja kepada sekolah swasta, bantuan uang kuliah tunggal (UKT), membuat konten edukasi di TVRI, peluncuran kurikulum darurat, serta pembuatan modul pembelajaran untuk orangtua murid.

“Pertama, realokasi anggaran pendidikan. Jadi, kami keluarkan dana untuk membantu gugus tugas melawan musuh yang tidak kelihatan ini,” jelas Nadiem.

Diberitakan Kompas.com, Sabtu (28/3/2020), jumlah realokasi anggaran tersebut mencapai Rp 405 miliar. Adapun realokasi anggaran ini dilakukan untuk program penguatan kapasitas 13 rumah sakit pendidikan (RSP) dan 13 fakultas kedokteran (FK) untuk menjadi test center Covid-19.

Realokasi anggaran juga dilakukan untuk menggerakkan 15.000 relawan mahasiswa yang secara sukarela mendukung upaya mitigasi pandemi Covid-19.

“Kedua, kami juga langsung melakukan relaksasi dana BOS sejak April 2020. Dengan langkah ini, kepala sekolah dapat melakukan diskresi untuk pemanfaatan dana BOS. Bisa untuk beli kuota siswa dan guru, beli tablet atau laptop, bisa pula untuk beli peralatan kesehatan,” ujar pria yang akrab disapa Mas Menteri ini.

Bahkan, lanjut Nadiem, sekarang pihaknya telah membebaskan sekolah dalam menggaji guru honorer. Jadi, pagu pembiayaan ini dihilangkan sehingga sekolah bisa mempertahankan guru honorer dan membantu meningkatkan pendapatan mereka.

Selain melakukan relaksasi penggunaan dana BOS pada sekolah negeri, Kemendikbud juga melakukan kebijakan pemberian dana BOS afirmasi dan kinerja kepada sekolah swasta.

“Pada masa pandemi, banyak sekolah swasta yang mengalami kesulitan karena banyak orangtua yang tidak mau atau tidak mampu membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP),” ujar Mendikbud.

Dana BOS afirmasi dan kinerja bisa dimanfaatkan untuk pembayaran guru honorer, pembayaran tenaga kependidikan jika dana masih tersedia, belanja kebutuhan belajar dari rumah seperti pulsa, paket data, layanan pendidikan daring berbayar, dan belanja kebutuhan kesehatan terkait pencegahan Covid-19.

Adapun jumlah alokasi dana BOS afirmasi dan kinerja sebesar Rp 3,2 triliun dengan sasaran sebanyak 56.115 sekolah di 32.321 desa/kelurahan daerah khusus.

Mendengar keluhan

Nadiem mengatakan, Kemendikbud juga telah mendengar teriakan mahasiswa terkait beban finansial yang mereka alami selama masa pandemi Covid-19.

“Kami telah menyiapkan dana Rp 1 triliun untuk 400.000 bantuan UKT mahasiswa, terutama bagi perguruan tinggi swasta yang tidak banyak menerima dana pemerintah,” jelas Nadiem.

Perlu diketahui, dana bantuan tersebut diberikan untuk mahasiswa yang orangtua atau penanggung biaya kuliahnya mengalami kendala finansial akibat pandemi dan tidak sanggup membayar UKT semester ganjil 2020.

“Di luar itu, dari sisi substansi, kami juga mendengar teriakan masyarakat yang tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh karena akses internet yang terbatas. Jadi, selama 3-4 bulan ini kami meluncurkan konten-konten edukasi di TVRI yang sekarang menjadi salah satu kanal terpopuler,” terang Mas Menteri.

Adapun konten atau materi pembelajaran yang disajikan akan berfokus pada peningkatan literasi, numerasi, serta penumbuhan karakter peserta didik. Dalam konten edukasi itu, Kemendikbud juga memberikan panduan kepada orangtua untuk membimbing anaknya belajar dari rumah.

“Kadang-kadang, krisis ini berfungsi sebagai kaca atau cermin terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak bisa diidentifikasi. Salah satunya adalah dikotomi antara pendidikan dari orang tua dan pendidikan sekolah,” ujar Nadiem.

Sebelumnya, tambah Mendikbud, banyak yang merasa bahwa sekolah adalah tempat outsourcing pendidikan, jadi orangtua cukup menambahkan bimbingan di rumah.

“Namun, selama masa pandemi ini, orangtua harus terjun langsung ke dalam kurikulum, terjun ke dalam pembelajaran anaknya, serta terjun ke berbagai macam konsep literasi dan numerasi. Oleh karena itu, kami meluncurkan modul untuk membantu orangtua membimbing anaknya belajar di rumah,” jelas Nadiem.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (24/6/2020), pendekatan yang dihadirkan dari modul tersebut adalah project-based learning atau activity-based learning. Harapannya, pendekatan ini dapat memandu anak agar tidak memahami konsep sebatas yang tertuang di buku teks saja, tetapi dapat memahaminya lebih mendalam.

Kurikulum darurat

Selain keenam kebijakan yang telah disebutkan di atas, Menteri Nadiem secara khusus memberikan perhatiannya kepada kebijakan kurikulum darurat.

Nadiem bercerita, banyak orangtua yang mengeluh karena anak-anak malah jadi stres belajar di rumah. Untuk mengatasi persoalan ini, Kemendikbud langsung meluncurkan kurikulum darurat.

“Pada kurikulum ini, kami ringkas secara dramatis seluruh standar pencapaian siswa. Jadi, siswa tak perlu menuntaskan seluruh pencapaian, tetapi hanya hal-hal yang esensial saja,” jelas Mendikbud.

Namun, lanjut Nadiem, Kemendikbud tidak memaksa setiap sekolah untuk menggunakan kurikulum darurat. Pada dasarnya, sekolah memiliki tiga opsi terkait penggunaan kurikulum pada masa pandemi.

“Pertama, pakai kurikulum nasional. Jadi, kalau sekolah enggak nyaman berubah walaupun disederhanakan, itu tidak apa-apa. Apa gunanya kami mengeluarkan suatu bantuan kebijakan kalau siswa tambah stres? Kalau dipaksa, itu bukan namanya merdeka dan menolong. Menolong itu memberikan opsi,” jelasnya.

Kedua, sekolah bisa menggunakan kurikulum darurat yang dapat diakses melalui tautan ini.

“Ketiga, sekolah bisa melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Banyak sekali sekolah-sekolah kita yang menjadi sekolah penggerak dan juga banyak guru penggerak. Mereka bahkan tidak menunggu kebijakan, tapi sudah inisiatif melakukan (penyederhanaan kurikulum) secara mandiri,” ujar Mendikbud.

Oleh karena itu, lanjut Nadiem, pihaknya membuat berbagai macam fleksibilitas karena yang terpenting anak-anak bisa belajar sebaik-baiknya.

Terakhir, pada sesi penutup acara bincang-bincang Kompas.com, Nadiem juga memberikan motivasi kepada generasi penerus bangsa dalam menghadapi masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, masa-masa sulit dan kegagalan memberikan pelajaran penting yang bisa memperkuat masing-masing individu.

“Generasi muda yang sedang mengalami krisis harus bersyukur bahwa kita mengalami krisis ini di masa muda karena bisa memperkuat otot kebatinan, otot-otot resiliensi dan ketangguhan kita, serta otot-otot mental dan fisik untuk bisa melalui berbagai macam krisis yang pasti akan dihadapi di masa depan,” ujar Nadiem.

Jika generasi muda bisa survive mengatasi permasalahan krisis ini, lanjutnya, mereka akan menjadi salah satu generasi terkuat dan tersakti di Indonesia.