Kemendikbud Bentuk Pos Pendidikan Bantu Korban Gempa Sulawesi Barat

KOMPAS.com - Gempa bumi yang mengguncang Provinsi Sulawesi Barat setidaknya berdampak pada 1.203 satuan pendidikan, 192.027 peserta didik, serta 16.620 pendidik dan tenaga kependidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Agama (Kemenag), Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), UNICEF, dan klaster nasional pendidikan berkolaborasi mengelola Pos Pendidikan Sulawesi Barat.

Tujuan dibangunnya Pos Pendidikan guna mengkaji cepat terhadap dampak dan kebutuhan masyarakat, menyusun rencana tanggap darurat, serta mengelola data dan informasi seputar bencana.

Termasuk mengelola bantuan seperti melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi bantuan bagi pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik.

“Kami terus melakukan koordinasi dalam melakukan pendataan, kebutuhan, dan intervensi yang dibutuhkan,” tutur Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud, Hendarman, Selasa (19/1/2021), seperti dilansir dari laman Kemendikbud.

Selain itu, Kemendikbud juga telah membuka dua posko lainnya. Satu posko bertempat di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas) Kabupaten Mamuju. Posko yang kedua berada di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kabupaten Majene.

Berdasarkan laporan dari tim posko di lapangan, telah didirikan lima buah tenda pengungsian di BP PAUD Dikmas.

Selain itu, didirikan pula 20 buah tenda ruang kelas darurat untuk aktivitas pendidikan yang didatangkan dari Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Tengah.

“Bantuan logistik darurat seperti makanan siap saji, sembako dan kebutuhan pengungsi lainnya juga turut diberikan,” terang Hendarman.

Pada tahap selanjutnya, Kemendikbud berencana akan memberi bantuan yang berkaitan dengan aspek psikososial yaitu pengadaan sekolah darurat.

Bantuan tersebut mencakup penyediaan sarana pembelajaran darurat, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta personel untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran darurat.

“Dukungan teknis (yang kami lakukan yaitu) pengelolaan Pos Pendidikan, koordinasi dan kebijakan pendidikan darurat, pendataan, fasilitasi sekolah darurat dan dukungan psikososial,” pungkas Hendarman.

Sebagai informasi, di Kabupaten Mamuju, terdapat 18 sekolah yang masuk kategori rusak berat, 12 sekolah mengalami rusak sedang, dan 10 sekolah mengalami rusak ringan.

Sementara di Kabupaten Majene, 19 sekolah mengalami rusak berat, enam sekolah mengalami rusak sedang, dan 21 sekolah mengalami rusak ringan.

Berikutnya, di Kabupaten Polewali Mandar, dua sekolah mengalami rusak berat, satu sekolah mengalami rusak sedang, dan tujuh sekolah rusak ringan. Di Kabupaten Mamasa, tujuh sekolah mengalami kerusakan ringan.