Dukung "Mas Menteri" Menghapus "Dosa Intoleransi" Pendidikan Kita

Oleh: Anik Widiastuti I Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

KOMPAS.com - Indonesia merupakan negara yang kaya budaya dan sangat relevan disebut sebagai negara multikultural. Beraneka suku bangsa, budaya, agama terdapat di Indonesia.

Hal ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya dan harus dijaga kelestarian serta keharmonisannya.

Sebagai negara beragam suku bangsa, tentu saja kita harus bangga, akan tetapi kita juga harus waspada, karena kebhinnekaan ini sangat potensial dipicu konflik. Apalagi sekarang banyak bermunculan kasus intoleran terjadi di sekolah negeri dan berpotensi merusak kebhinnekaan.

Mendikbud "Mas Menteri" Nadiem Makarim dalam rapat bersama Komisi X DPR (20/2/2020) secara tegas menyebut intoleransi sebagai salah satu dari "Tiga Dosa Pendidikan" selaian kekerasan seksual dan perundungan yang harus ditindak tegas. 

"Saya sangat setuju bahwa enggak bisa hal-hal yang negatif ini hanya dilakukan dengan penguatan karakter. Harus ada tindakan tegas. Harus ada konsekuensi yang sangat berat bagi pelaku yang bisa disebut dosa-dosa di sekolah kita," tegas Nadiem kala itu.

"Dosa-dosa ini secara pribadi, menurut saya, ada tiga dosa (radikalisme, bullying dan kekerasan seksual) yang harusnya ada penindakan," tambah Nadiem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Belajar dari soal SMKN 2 Padang

Misalnya tentang kasus terbaru wajib jilbab bagi peserta didik nonmuslim di Padang.

Riset LSM bergerak di bidang HAM, Setara Institute menunjukkan kasus di Padang bukanlah kasus pertama, sejak periode tahun 2016-2018, sudah ada tujuh kasus pemaksaan peserta didik non muslim mengenakan jilbab yang tersebar di SMP dan SMA negeri Provinsi Riau, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Untuk itu sangat diperlukan pendidikan karakter toleransi yang ditumbuhkembangkan sebagai upaya meminimalisir munculnya konflik akibat kebhinnekaan yang ada. Siapa yang tidak mengenal semboyan negara Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika”?

Semboyan itu perlu dikuatkan dan diwariskan kepada seluruh generasi penerus bangsa. Agar di Indonesia dapat terwujud harmonisasi dalam kebhinnekaan atau yang sering diusung dengan jargon harmony in diversity.

Guru sebagai perancang pembelajaran perlu mempersonalisasi pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sesuai dengan situasi sosial budaya yang ada di sekitarnya.

Pembelajaran berpikir reflektif

Setidaknya ada 2 model pembelajaran dan pelatihan guru di masa pandemi yang bisa diterapkan untuk membiasakan siswa dalam menerima kebhinnekaan.

Salah satunya "Reflective Learning" sebagai model penanaman karakter toleransi di mana guru menyajikan pembelajaran yang memberikan ruang kepada peserta didik untuk berpikir reflektif mengenai kebhinnekaan.

Apabila terjadi proses berpikir reflektif pada diri peserta didik, maka mereka akan dapat memahami, menganalisis, mengevaluasi, serta mencari solusi terhadap permasalahan kebhinnekaan yang ada di Indonesia, yang kemudian diharapkan muncul karakter toleransi secara simultan pada diri peserta didik.

Guru dapat memancing peserta didik untuk berpikir reflektif terkait kebhinnekaan Indonesia dalam pembelajaran.

• Peserta didik diajak berpikir apa keuntungan dan kerugian yang diperoleh akibat kebhinnekaan di Indonesia?
• Bagaimana cara mewujudkan keharmonisan dalam kebhinnekaan Indonesia?
• Apa yang harus dilakukan agar kebhinnekaan menjadi kekuatan dan kekayaan bagi bangsa Indonesia?

Apabila peserta didik dapat berpikir reflektif seperti di atas, maka secara tidak langsung akan memiliki pemahaman mengenai kebhinnekaan yang kemudian dengan penguatan-penguatan dari guru dapat memunculkan sikap dan keterampilan toleransi pada diri peserta didik.

Dengan terkembangkannya karakter toleransi maka kebhinnekaan bangsa Indonesia akan menjadi kekayaan bangsa yang tidak perlu dikhawatirkan memicu konflik dalam kehidupan.

Pembelajaran karakter toleransi

Guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan karakter peserta didik, karena gurulah yang memegang kendali pembelajaran. Untuk dapat membelajarkan karakter toleransi, guru harus memiliki serangkaian pengetahuan dan keterampilan kebhinnekaan dan toleransi.

Oleh karena itu diperlukan pelatihan memperkuat kebhinnekaan bagi guru untuk membelajarkan karakter toleransi sebagai upaya resolusi konflik.

Pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, LSM, ataupun pemerintah dalam membekali guru untuk memiliki keterampilan membelajarkan karakter toleransi untuk memperkuat kebhinnekaan.

Pelatihan memperkuat kebhinnekaan bagi guru untuk membelajarkan karakter toleransi sebagai upaya resolusi konflik berisi materi:

• Pemahaman mengenai kebhinnekaan dan pengaruh perbedaan budaya terhadap potensi konflik;
• Bagaimana membelajarkan kolaborasi dalam kebhinnekaan sebagai pengganti kompetisi;
• Bagaimana membantu peserta didik menangani emosi sebagai wujud toleransi antar pibadi dan antar budaya; serta
• Mengenalkan negosiasi dan mediasi kepada peserta didik dalam menyelesaikan masalah untuk menumbuhkan toleransi.

Target kognitif, afektif dan psikomotor

Pelatihan di atas memiliki target kognitif, afektif, dan psikomotor. Setelah mengikuti rangkaian pelatihan, guru diharapkan termotivasi oleh dirinya sendiri untuk membuat perubahan yang bermakna pada perilaku toleransinya.

Secara kognitif, guru diberi pemahaman bahwa konflik adalah alami dan biasa terjadi dalam kehidupan apalagi pada masyarakat multikultural. Guru dibangun kesadarannya bahwa kolaborasi dan kompetisi dapat dijadikan strategi utama dalam menumbuhkan toleransi.

Guru diajarkan menjadi orang yang mampu mengelola kebhinnekaan dan harus memiliki kemampuan mendengar dengan baik dari sudut pandang orang lain sehingga muncul karakter toleransi.

Selain tujuan pengetahuan, pelatihan juga memiliki tujuan keterampilan, yaitu dapat membedakan kebutuhan dan minat, membingkai ulang kebhinnekaan sehingga guru juga diharapkan dapat menciptakan iklim kolaboratif dan menjaga kesatuan.

Guru menjadi kunci

Tujuan pelatihan yang terakhir adalah tujuan sikap, dimana setelah guru mengikuti pelatihan diharapkan percaya bahwa keterampilan kolaboratif untuk memperkuat kebhinnekaan, penting dan berguna bagi hidup mereka sendiri.

Yang pada akhirnya guru memiliki komitmen untuk memperluas toleransi dan membelajarkannya kepada peserta didik agar menciptakan masyarakat harmoni dalam kebhinnekaan.

Guru diharapkan memiliki toleransi melalui apresiasi perbedaaan yang ada sehingga dapat terwujud masyarakat multikultural yang harmonis.