Tjahjo Kumolo Dorong ASN Jadi Motor Penggerak Penguatan Literasi

KOMPAS.com - Penguatan literasi bukan saja menjadi tugas pendidik. Dibutuhkan partisipasi banyak pihak agar penguatan literasi mampu memberi dampak dalam melahirkan SDM unggul dan berdaya saing.

Salah satunya, Aparatur sipil negara (ASN) memiliki potensi besar menjadi motor penggerak literasi nasional, mengingat jumlahnya tersebar luas di seluruh Indonesia. Terlebih ASN harus menjadi teladan mulai dari level keluarga, lingkungan, hingga masyarakat luas.

“ASN harus berperan dan didorong menjadi Agen Literasi Nasional. Dengan peran tersebut, diharapkan terjadi perubahan dan budaya literasi kita semakin baik,” ungkap Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam Rakornas Perpustakaan 2021, Senin (22/03/2021).

Acara yang digelar Perpustakaan Nasional (Perpusnas) secara virtual tahun ini mengangkat tema "Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural."

Tjahjo Kumolo menuturkan, pemerintah melalui ASN harus mengambil peran dalam gerakan budaya literasi. Harus diakui pada masyarakat saat ini, kedudukan ASN masih dianggap sebagai Trendsetter Perubahan.

Oleh karena itu, peningkatan literasi khususnya bagi ASN akan memberikan dampak terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lembaga, dan negara.

Salah satu kegiatan yang menjadi fokus adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Optimalisasi 3 bidang

Menteri Tjahjo menerangkan, pemerintah telah memberikan dukungan kebijakan agar fungsi pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berjalan efektif.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu dioptimalkan dalam mendukung peran ASN sebagai agen literasi:

1. Lembaga perpustakaan

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 43/2007 tentang Perpustakaan.

Untuk melaksanakan UU tersebut, pemerintah telah membentuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

Di daerah dibentuk Dinas Perpustakaan sebagai wujud pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan yang diserahkan kepada daerah.

2. SDM aparatur

Pemerintah telah membentuk Jabatan Fungsional (JF) Pustakawan. Pemangku jabatan Pustakawan ini tersebar di seluruh instansi pemerintah, termasuk lembaga pendidikan.

Dibentuknya JF Pustakawan bertujuan untuk memperkuat fungsi perpustakaan secara kelembagaan. “Oleh karenanya, SDM Aparatur bidang kepustakaan, khususnya JF Pustakawan, selayaknya menjadi garda terdepan dalam mengembangkan budaya literasi,” imbuhnya.

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sejalan dengan SPBE, layanan perpustakaan juga memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Tjahjo, kebijakan pemerintah sudah cukup memberikan dukungan di bidang pelayanan perpustakaan. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana insan perpustakaan dapat mewujudkan ekosistem masyarakat berbudaya literasi.

Sinergi hulu dan hilir

Pada kesempatan sama, Tjahjo Kumolo juga menjabarkan beberapa manfaat peningkatan literasi bagi ASN, antara lain; peningkatan pengetahuan diri sendiri dan membaginya kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sinergi dan integrasi dari hulu ke hilir yang melibatkan seluruh stakeholder di pusat dan di daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan budaya baca, indeks literasi, daya saing global, rasio gini, pendapatan per kapita, serta daya saing inovatif.

Kepada 10 ribu peserta rakornas yang mengikuti secara daring, Menteri Tjahjo menyampaikan apresiasinya kepada insan kepustakaan yang telah mengabdikan diri untuk berkecimpung dalam pengembangan perpustakaan dan literasi di Indonesia.

Tjahjo menyatakan kesiapannya dalam mendukung berbagai kebijakan dan program kepustakaan sehingga fungsi pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berjalan efektif.

“Kementerian PANRB siap mendukung dan terbuka dalam kerangka meningkatkan fungsi dan peran perpustakaan sehingga peningkatan kualitas SDM akan bisa tercapai,” pungkas Tjahjo.