Dengan Akreditasi Internasional, PII Siap Beri Kontribusi Pembangunan IKN Baru

KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo mengundang Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan enam asosiasi profesi lain ke Istana Negara. Beberapa hal yang disampaikan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Ikatan ahli profesi yang datang ke Istana Negara, diantaranya Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ikatan Ahli Rancangan Kota Indonesia, Ikatan Ahli Arsitek Lanskap Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia, dan Green Building Council Indonesia.

Tujuh asosiasi profesi yang berpraktik dalam bidang jasa konstruksi tersebut, diberikan kesempatan satu persatu untuk menyampaikan masukan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara.

Presiden memberi kesempatan bagi organisasi profesi tersebut, untuk duduk di Badan Otoritas Ibu Kota agar bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ibukota negara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menyampaikan pesan Presiden Jokowi bahwa pemerintah akan terbuka dengan semua gagasan, usulan yang disampaikan secara baik, konstruktif untuk membangun Ibu Kota Indonesia yang akan datang.

Karena ibu kota yang dibangun adalah kota dunia untuk semua, maka wajar jika semua orang memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sekecil apapun termasuk gagasan-gagasan.

“Jadi tadi bapak Presiden telah mendengar dengan seksama seluruh masukan-masukan itu untuk dijadikan pertimbangan dan bahkan Bapak Presiden mengundang para ahli ini untuk ikut serta duduk di badan otorita ibu kota apabila itu nanti sudah terbentuk, setidak-tidaknya bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan segala hal perencanaan pembangunan IKN,” papar Suharso, Kamis (15/4/2021).

Standar kelas dunia

Sejalan dengan Presiden, Ketua Umum PII, Dr Ir Heru Dewanto, ST, MSc (Eng), menyampaikan pandanganya soal IKN yang diibaratkan, memulai dari kertas putih maka kita berkesempatan menjadikan IKN sebagai standar baru ibukota dunia yang menjadi acuan bagi ibukota lain di dunia.

Di samping itu bila dikelola dengan baik dan profesional, proyek sebesar ini bisa menjadi investasi yang memiliki efek pemulihan terhadap ekonomi nasional paska pandemi.

"Persyaratannya adalah setiap pengambilan langkah yang terkait IKN harus mempertimbangkan backward dan forward linkages-nya secara jelas dengan masyarakat dan perekonomian nasional," ujarnya.

Heru menuturkan, PII sebagai rumah besar Insinyur Indonesia yg beranggotakan Insinyur dari semua disiplin teknik dan bidang keinsinyuran dengan 23 Badan Kejuruannya siap mendukung gagasan besar ini dan siap untuk memastikan agar pusat pemerintahan baru nantinya menjadi kawasan modern yang cerdas, efisien, nyaman, berkelanjutan, serta mencerminkan identitas bangsa.

Dua tahun terakhir PII telah mentransformasikan sistem keinsinyuran Indonesia sehingga kompatibel dengan sistem keinsinyuran global.

Dimulai dari akreditasi internasional program studi akademik di semua perguruan tinggi hingga penyetaraan Insinyur Profesional di Asia Pasifik dan dunia. Dengan standar internasional ini Insinyur Indonesia siap membawa IKN menjadi standar baru ibukota bagi negara-negara di dunia.

Heru mengusulkan agar pembangunan IKN ini dijadikan ajang bagi inovasi teknologi yang dihasilkan oleh para Insinyur Indonesia, salah satunya penggunaan teknologi Pre-Fabricated Pre-Finished Volumetric Construction (PPVC), di mana insinyur Indonesia telah mempatenkan teknik sambungan komponennya.

"Dengan metodologi PPVC milik Wilfred singkali, pembangunan di IKN dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat," ungkapnya.

PII akan mendaftar dan menyeleksi inovasi teknologi Indonesia yang layak untuk dimanfaatkan di pembangunan IKN baru untuk diusulkan ke Pemerintah.