2,9 Juta Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara, Terbanyak di Papua

KOMPAS.com - Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, persentase dan jumlah penduduk buta aksara di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 1,71 persen atau 2.961.060 orang dari total jumlah penduduk.

Jumlah ini mengalami sedikit penurunan ketimbang tahun 2019, yakni sebanyak 1,78 persen atau 3.081.136 orang.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Jumeri mengatakan beberapa langkah strategis telah dilakukan Kemendikbud Ristek.

Langkah-langkah tersebut dinilainya mampu mendorong percepatan penuntasan buta aksara di Indonesia dengan capaian angka melek aksara untuk usia 15-59 tahun di atas 98 persen.

Langkah pertama, lanjut Jumeri, ialah pemutakhiran data buta aksara bekerja sama dengan BPS. Lalu, langkah kedua ialah peningkatan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran keaksaraan dengan fokus utama pada daerah tertinggi persentase buta aksaranya.

Diterangkan Jumeri, Kemdikbud Ristek melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistem blok atau klaster, yaitu memusatkan program di kabupaten terpadat buta aksara pada lima provinsi yang tinggi buta aksaranya yaitu Papua (22,03 persen), Nusa Tenggara Barat (7,52 persen), Sulawesi Barat (4,46 persen), Nusa Tenggara Timur (4,24 persen), dan Sulawesi Selatan (4,11 persen).

“Mengacu pada peta sebaran buta aksara tersebut, kami menetapkan kebijakan layanan program pendidikan keaksaraan,” tutur Jumeri pada Bincang Pendidikan secara virtual, Sabtu (4/9/2021), seperti dirangkum dari laman Kemendikbud Ristek.

Jumeri mengatakan, sistem blok dalam penuntasan buta aksara ini dipandang cukup efektif dalam upaya menurunkan persentase buta aksara.

Sementara itu, bagi wilayah yang memiliki kekhususan, Kemendikbud Ristek juga menggulirkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah dan kearifan budaya lokal, seperti program Keaksaraan Dasar bagi Komunitas Adat Terpencil/Khusus.

“Hal ini sebagai upaya untuk menjangkau yang tak terjangkau,” lanjut Jumeri.

Langkah ketiga, kata dia, Kemendikbud Ristek mengembangkan jejaring dan sinergi kemitraan lintas sektor dalam penuntasan buta aksara dan pemeliharaan kemampuan keberaksaraan warga masyarakat.

“Mekanismenya dengan melakukan sharing anggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu kemitraan dengan perguruan tinggi, melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dikoordinasikan oleh Pusat/Balai Pengembangan PAUD dan Diknas serta Dinas Pendidikan kabupaten dengan sasaran lembaga pendidikan nonformal dan organisasi mitra yang bergerak di bidang pendidikan seperti Aliansi Masyarakat Adat,” terang Jumeri.

Tahap akhir, untuk mengimplementasikan layanan program pada daerah terpadat tersebut, diperlukan inovasi seperti inovasi layanan program secara daring sehingga mempercepat akses oleh penyelenggara/pendidik/peserta didik melalui http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id dan http://sibopaksara.kemdikbud.go.id.