Kemendikbud: Orangtua Tidak Perlu Khawatir, Asesmen Nasional Bukan Pengganti UN

KOMPAS.com - Menjawab kekhawatiran banyak orangtua, Kemendikbud Ristek kembali mengingatkan asesmen nasional (AN) bukanlah pengganti ujian nasional (UN) sehingga tidak menuntut pelajaran tambahan untuk mendapatkan hasil AN yang baik.

Hal ini kembali ditegaskan Direktur Sekolah Dasar, Ditjen Pauddasmen, Sri Wahyuningsih dalam webinar "Serentak Bergerak: Mempersiapkan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) melalui Digital Literacy" (9/9/2021).

Ia menyebut masih banyak kerisauan dan kecemasan yang muncul akibat pelaksanaan asesmen nasional 2021, di antaranya orangtua yang menganggap AN merupakan pengganti ujian nasional dan sekolah yang masih berpikir memberikan pelajaran tambahan untuk mendapatkan hasil AN yang baik.

Menurutnya, dalam prosedur operasional standar implementasi AN, semua sudah dijelaskan secara teknis, bahwa AN bukanlah ujian.

AN, kata dia, dilakukan sebagai dasar untuk mendapatkan informasi konkret terhadap kualitas pendidikan, baik di level sekolah, maupun kabupaten, kota, dan provinsi.

“Dengan AN, kita dapat mempersiapkan perencanaan pendidikan yang lebih baik berdasarkan hasil yang didapatkan nanti. Baik sekolah, pemda, maupun pemerintah pusat, bersinergi mendorong percepatan kualitas SDM unggul di masa yang akan datang melalui AN,” jelas Ning.

5 poin persiapan

Sementara itu, Koordinator Data dan Statistik, Pusat Data dan Informasi, Kemendikbudristek, L. Manik Mustikohendro, mengatakan ada lima poin penting yang harus disiapkan. Kelima poin tersebut, kata dia, adalah menyangkut kesiapan peserta didik, panitia, infrasutruktur, TIK, listrik, dan jaringan listrik.

Manik menuturkan, kesiapan peserta untuk mengikuti pelaksanaan AN harus diperhatikan. Peserta yang terdiri dari siswa, guru, dan kepala sekolah ini, perlu memastikan kondisi tubuhnya dalam kondisi baik agar dapat menjalankan asesmen dengan baik.

Terkait kesiapan panitia, Manik menyebut ada beberapa pihak yang terlibat, mulai dari panitia itu sendiri, pengawas, dan proktor.

Dari sisi infrastruktur, Manik menjelaskan bahwa semua komputer yang akan digunakan harus dipastikan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan tim yang berada di kementerian akan memastikan basis data juga berjalan dengan baik.

“Dan yang terakhir itu adalah kesiapan listrik, kita bekerja sama dengan PLN untuk memastikan agar listrik tidak mati selama AN berjalan,” kata Manik.

Manik menjelaskan, ada empat dimensi yang perlu dilihat secara holistik integratif dalam pelaksanaan AN. Yang pertama adalah dimensi manajemen, di mana ada empat tahapan yang perlu dilakukan, yaitu perencanaan, penganggaran, implementasi, dan monitoring evaluasi.

Dimensi kedua, kata Manik, adalah ekosistem, di mana ada tiga level di dalamnya, yaitu masyarakat, anak, dan peserta didik.

“Peserta didik adalah subset atau bagian dari anak, dan anak adalah bagian dari masyarakat. Kalau berbicara pendidikan, ada pendidikan peserta didik, pendidikan anak atau keluarga, dan ada pendidikan masyarakat. Semua ini terkait, dan tidak bisa kita bicara tentang pendidikan peserta didik tanpa memperhatikan pendidikan masyarakat,” jelasnya.

Dimensi ketiga, lanjut Manik, adalah evaluasi proses belajar mengajar. Selanjutnya, keempat adalah kewenangan yang di dalamnya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Nah, ini kenapa disampaikan kembali bahwa dari manajemen tadi tentu akan muncul integrasi,” tuturnya.

Peneliti pada Pusat Asesmen Pendidikan, Rahmawati, mengatakan, AN dibutuhkan walaupun tidak jadi penentu kelulusan.

AN, kata dia, sebagai cermin atau alat deteksi untuk mengetahui kondisi sekolah, dan nantinya mengetahui di bagian mana yang harus diperbaiki. “AN itu seperti kaca, sehingga kita tahu mana yang harus diperbaiki, dan AN bukan untuk individu murid tetapi agregat sekolah,” jelasnya.