Terus Meningkat, 117.000 Sekolah Sudah Laksanakan PTM Terbatas

KOMPAS.com - Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang rencananya dilaksanakan tahun ajaran baru lalu terpaksa mundur karena melonjaknya kasus positif Covid-19.

Namun setelah berangsur-angsur stabil, pemerintah pun melonggarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Hal ini tentu menjadi angin segar, karena sejumlah daerah dengan status PPKM level 1-3 bisa melaksanakan PTM terbatas.

Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Sri Wahyuningsih menerangkan, jumlah sekolah yang melaksanakan PTM terbatas terus meningkat.

Sekitar 117.000 sekolah sudah adakan PTM terbatas

Dari total 435.650 sekolah jenjang SD sampai SMA di Indonesia, sebanyak 27,17 persen di antaranya sudah menggelar PTM terbatas. Artinya, sekitar 117.000 satuan pendidikan sudah membuka sekolah.

"Dari data yang kami miliki sampai dengan 4 September lalu, sebanyak 7,17 persen sekolah sudah menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas secara nasional. Sedangkan sisanya 72,83 persen masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh," urai Sri Wahyuningsih seperti dikutip dari laman Direktorat SD Kemendikbud Ristek, Sabtu (11/9/2021).

PTM terbatas, lanjut Sri Wahyuningsih, harus mengikuti ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.

Mulai dari pengisian daftar periksa, pengaturan jarak di kelas hingga ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi. Karena PTM ini betul-betul dilakukan secara terbatas.

"Saat ini kita masih ada di masa pandemi, tentunya menindaklanjuti arahan Presiden (Jokowi) dan SKB 4 Menteri serta Inmendagri tentang PPKM. Maka untuk daerah level 1-3 didorong untuk melaksanakan PTM terbatas dengan mengacu kepada SKB 4 menteri," terang dia.

PTM terbatas harus seizin orangtua

Sri Wahyuningsih juga mengimbau kepada peserta didik yang masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk tetap belajar dari rumah.

Pihak sekolah juga tetap harus mendorong dan memberikan pembelajaran yang optimal dan maksimal. Sri Wahyuningsih menambahkan, semua murid yang hendak sekolah tatap muka perlu mendapatkan izin dari orangtua.

Apabila belum ada izin dari orang tua, maka diperkenankan untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"PTM ini berangkat dari izin orang tua. Jadi mereka tetap belajar dari rumah. Sekolah juga kami dorong untuk tetap optimal memberikan fasilitas belajar mengajar yang orang tuanya masih meminta putra putrinya belajar di rumah," imbuh Ning.

Untuk memastikan PTM terimplementasi dengan baik, berbagai upaya sudah dilaksanakan. Salah satunya sosialisasi secara berjenjang melalui pemerintah daerah.

Perlu sosialisasi serentak mengenai kebijakan sekolah

Menurut Ning, sosialisasi dilakukan secara bertahap kepada dinas kabupaten/kota bagi pengelolaan pendidikan dalam jenjang pendidikan dasar PAUD, SD, dan SMP. Sedangkan di jenjang SMA, SMK dan SLB dalam kewenangan dinas pendidikan provinsi, satuan pendidikan hingga ke satuan masyarakat.

"Saya yakin sudah masif diinformasikan bagaimana prosedur pembelajaran tatap muka terbatas sampai ke satuan pendidikan. Itu harus disiapkan dengan mengacu pada SKB 4 menteri dan juga berpedoman kepada instruksi Menteri Dalam Negeri terkait PPKM," imbuhnya.

Selain itu, di era digital ini sosialisasi bisa dilakukan secara masif menggunakan berbagai platform digital. Format sosialisasi dan berbagai kebijakan pun telah dilakukan pemerintah melalui website yang ada di seluruh jenjang satuan pendidikan direktorat. Pemerintah juga menyediakan banyak laman-laman yang bisa diakses.

"Bagaimana kita semua serentak gerak menyosialisasikan kebijakan pemerintah. Khususnya persiapan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi," imbuhnya.

PTM terbatas di Jatim

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengungkapkan, PTM terbatas sudah berlangsung di 36 kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun pihaknya masih terus melakukan evaluasi secara berkala.

Wahid Wahyudi menyampaikan, dalam evaluasi yang dilakukan terungkap sejumlah temuan. Di antaranya banyak siswa yang setelah PTM terbatas tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berkumpul di warung atau ke kafe untuk bertemu teman-temannya.

"Hal itu terjadi akibat para siswa sudah lama berada di rumah. Akibatnya saat ada kesempatan untuk ke sekolah mereka cenderung berkumpul dengan teman-temannya," beber Wahid.

Selain itu juga ditemukan juga pelanggaran protokol kesehatan. Dalam temuan di lapangan, ada siswa yang tidak menggunakan masker dengan benar. "Ada yang maskernya dipakai tapi tidak menutupi hidung dan mulut," tutur Wahid.

Pihak Dinas Pendidikan Jawa Timur menegaskan, agar PTM terbatas dapat dipantau secara ketat. Sekolah diharapkan membuat gugus tugas sekolah untuk memastikan PTM terbatas berjalan sesuai skema dan menerapkan protokol kesehatan.

"Harus ada gugus tugas sekolah yang terdiri dari guru, tenaga kependidikan dan siswa yang digilir untuk memantau PTM ini. Dan hak prerogatif apakah anak bisa ke sekolah itu di tangan orang tua," tegas Wahid.