Dirjen Vokasi: Humas Jadi Kunci Keterlibatan Industri di Vokasi

KOMPAS.com - Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto menegaskan, hubungan masyarakat (humas) memainkan peran kunci agar para pemangku kepentingan pendidikan vokasi terlibat.

Hal ini disampaikan Wikan dalam "Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Humas Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi" yang diselenggarakan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri (Mitras DUDI) Kemendikbud Ristek di Bali, Kamis (30/9/2021).

Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Humas sendiri diselenggarakan di London School of Public Relations (LSPR) Bali, Denpasar, Jumat (1/10/2021).

“Industri harus tahu, mengerti, dan mendukung program-program kita. Masing-masing perguruan tinggi vokasi akan memiliki daftar pemangku kepentingan yang panjang dan masing-masing akan berbeda tergantung koneksi, kerja sama, dan kemitraan yang dibangun,” ujar Wikan.

Di hadapan para humas perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dari seluruh Indonesia, Wikan menyampaikan jerih payah Ditjen Pendidikan Vokasi dan penyelenggara pendidikan tinggi vokasi akan sia-sia jika pemangku kepentingan pendidikan vokasi tidak mengetahui usaha mereka.

Oleh karenanya, Dirjen Vokasi mengatakan hubungan antara penyelenggara pendidikan vokasi dengan para pemangku kepentingan harus kuat.

“Ini signifikansi dari hubungan masyarakat di perguruan tinggi vokasi. Humas adalah posisi strategis di perguruan tinggi vokasi. Keberhasilan pendidikan vokasi tergantung dari kemampuan membangun relasi, komunikasi, kepercayaan, dan keterlibatan dunia usaha dunia industri, pemerintah, serta masyarakat,” tegasnya.

Peran humas dalam pendidikan tinggi vokasi

Wikan mengatakan, humas memiliki peran kunci dalam memastikan dunia usaha dunia industri memiliki persepsi yang positif terhadap kompetensi lulusan perguruan tinggi vokasi.

Humas, menurut Wikan, memiliki tugas berat untuk menjadikan perguruan tinggi vokasi sebagai preferensi pertama anak-anak muda Indonesia dalam melanjutkan pendidikan.

“Saya mengimbau tiap kampus pendidikan vokasi bertransformasi memberikan dukungan lebih besar kepada biro atau bagian kehumasan di kampus masing-masing. Dukungan kelembagaan ini sangat penting agar program-program terobosan yang kami buat, seperti program Penguatan Kompetensi Kehumasan Mitras DUDI ini, bisa berlanjut di kampus masing-masing,” kata Wikan.

Program Penguatan Kehumasan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) tahun 2021 merupakan lanjutan dari program sama yang dilaksanakan tahun 2020.

Berdasarkan evaluasi program penguatan humas tahun 2020, tahun ini Direktorat Mitras DUDI ingin meningkatkan kapasitas kepala/staf/pranata humas di PTPPV. Direktorat Mitras DUDI memfasilitasi para humas dengan sertifikasi kompetensi pada okupasi coordinator humas.

“Kami juga ingin memperluas jaringan fungsi humas PTPPV, yang tadinya sekadar kegiatan publikasi dan protokoler, menjadi agen dalam membangun kemitraan antara perguruan tinggi vokasi dengan DUDI dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Plt Direktur Mitras DUDI Saryadi dalam laporan penyelenggaraan acara yang dibacakan Koordinator Kemitraan dan Pemasaran Agus Susilohadi.

Dari manajemen krisis ke pengelolaan SDM kehumasan

Founder dan CEO LSPR Communication & Business Institute Prita Kemal Gani, selaku pemateri dalam pelatihan menegaskan, humas memiliki peran dalam manajemen isu (krisis) dan opini publik terhadap perguruan tinggi.

Tiap perguruan tinggi memiliki isu (krisis) masing-masing yang berpotensi merusak reputasi institusi mereka. Oleh karena itu, humas perguruan tinggi vokasi memerlukan kemampuan dalam menyusun strategi pengelolaan krisis.

“Pertama, identifikasi isu dan sumber isu. Kedua, strategi penanganan isu. Ketiga, penanganan terhadap isu (isolasi krisis),” ujar Prita.

Dalam mengelola isu, humas perguruan tinggi vokasi harus melakukan sejumlah hal. Di antaranya memetakan audiens dan merencanakan manajemen komunikasi dan paham bahwa setiap audiens memiliki karakteristik yang berbeda.

Humas juga harus dapat memperkirakan reaksi publik atas keputusan terkait dengan cara terlebih dulu menganalisis hasil riset kualitatif dan kuantitatif. “Humas harus dapat mengomunikasikan reaksi publik (perkiraan) kepada manajemen,” kata Prita.

Pembicara lain, Komjen Pol. Purn. Setyo Wasisto, menyampaikan, selain manajemen SDM, humas juga harus memahami manajemen media, media massa maupun media sosial. Ia memberikan contoh yang pernah dilakukan saat menjabat sebagai Kadiv Humas Polri.

Manajemen media yang dia lakukan antara lain; mendekati media, mengelola media sosial, menggunakan intelijen media manajemen, mengangkat keberhasilan, menekan berita negatif, cepat menetralkan berita negatif, serta mengelola trending topic.

Sedangkan dalam kaitan mengelola SDM di bagian humas, Polri memilih personel yang memiliki kemampuan, melaksanakan pelatihan internal maupun kerja sama, melaksanakan sertifikasi, pembagian beban kerja yang proporsional antarbiro, serta melayani media semaksimal mungkin.

"Prioritaskan untuk mendapatkan tatap muka dengan teman-teman media," kata Setyo. Menurut Setyo, berhubungan dengan media massa ibarat bermain layangan, ada tarik-ulurnya.

Divisi Humas mengupayakan sumber informasi yang diperoleh media massa hanya berasal dari Divisi Humas, bukan dari sumber lain. “Dalam situasi krisis, sosok humas harus tampil dan mengendalikan ritme penyebaran berita agar masyarakat nyaman, jangan sampai ketakutan," kata Setyo.

Pengelolaan kehumas pendidikan tinggi vokasi

Rektor LSPR Andre Ikhsano mengatakan setiap perguruan tinggi membutuhkan humas dan aktivitas humas. Setiap institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi vokasi, butuh memberikan dan mendapatkan kepercayaan untuk menjaga kredibilitasnya.

Di sinilah peran kemampuan melobi dan bernegosiasi seorang humas. Dua kemampuan tersebut adalah kemampuan utama yang harus dimiliki seorang humas.

Humas harus bisa melobi dan bernegosiasi dengan media massa, pemerintah, investor, mitra, masyarakat, karyawan, mahasiswa, tenaga pengajar, organisasi, dan key opinion leader (KOL).

Dewan Pakar Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Nia Sarinastiti, menekankan humas memiliki peran dalam menentukan langkah sebuah perguruan tinggi vokasi sehingga harus dikelola secara baik.

Nia mengatakan jika ingin para pemangku kepentingan selalu terlibat, perguruan tinggi vokasi harus menganggap ini sebagai bagian inti dari proses bisnis organisasi.  

"Pihak perguruan tinggi vokasi perlu mengedukasi industri mengenai isu-isu pendidikan vokasi, mengedukasi pemangku kepentingan internal mengenai regulasi dan apa yang perlu diawasi, melakukan advokasi pada regulator untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan baik," pungkasnya.