Ada 3 Opsi Kurikulum Nasional, Satuan Pendidikan Diberi Otoritas Penuh

KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 sudah berlangsung hampir 2 tahun. Sudah lama para siswa di semua jenjang pendidikan terpaksa mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Jika PJJ dilakukan terlalu lama dikhawatirkan berdampak tidak bagus bagi para siswa. Bahkan berdasarkan riset yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), pandemi Covid-19 telah menimbulkan kehilangan pembelajaran (learning loss) literasi dan numerasi yang signifikan.

Sebagai langkah antisipasi, Kemendikbud Ristek kemudian menyusun Kurikulum Prototipe sebagai bagian dari kurikulum nasional untuk mendorong pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Tiga opsi kurikulum nasional

Mulai tahun 2022, kurikulum nasional memiliki tiga opsi kurikulum yang bisa dipilih satuan pendidikan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, yaitu:

1. Kurikulum 2013

2. Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan)

3. Kurikulum Prototipe.

Pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 penting dilakukan untuk mengurangi dampak kehilangan pembelajaran (learning loss) pada peserta didik.

Merangkum dari laman Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Ristek, Minggu (26/12/2021), salah satu indikasi (learning loss) yang tampak adalah berkurangnya kemajuan belajar dari kelas 1 ke kelas 2 SD setelah satu tahun pandemi Covid-19.

Hasil riset Kemendikbud Ristek menunjukkan, sebelum pandemi, kemajuan belajar selama satu tahun (kelas 1 SD) adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi.

Namun setelah pandemi Covid-19, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan atau terjadi learning loss.

Untuk literasi, (learning loss) ini setara dengan 6 bulan belajar, sedangkan untuk numerasi, (learning loss) tersebut setara dengan 5 bulan belajar.

Hasil survei Kemendikbud ke 3.391 siswa

Data tersebut merupakan hasil riset Kemendikbud Ristek yang diambil dari sampel 3.391 siswa SD dari 7 kabupaten/kota di 4 provinsi, pada bulan Januari 2020 dan April 2021.

Sejak tahun 2020, sebagai bagian dari mitigasi learning loss, sekolah diberikan dua opsi, yaitu menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, atau menggunakan Kurikulum Darurat, yakni Kurikulum 2013 yang disederhanakan.

Kurikulum Darurat diberlakukan agar pembelajaran di masa pandemi dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi mendasar.

Ternyata selama kurun waktu 2020-2021, siswa pengguna Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada pengguna Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya.

Kemudian pada tahun 2021, Kemendikbud Ristek memperkenalkan Kurikulum Prototipe sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran.

Kurikulum Prototipe ini mulai diterapkan di Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan (SMK PK).

Untuk mendorong pemulihan pembelajaran, mulai tahun 2022 hingga 2024 semua satuan pendidikan diberikan tiga opsi dalam kurikulum nasional, yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Prototipe.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Perbukuan Kemendikbud Ristek, Supriyatno, mengatakan Kurikulum Prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024.

Menurutnya, dalam pengembangan Kurikulum Prototipe, Kemendikbud Ristek melakukan penyusunan dan pengembangan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, hingga asesmen.

Satuan pendidikan diberikan otoritas

Tetapi untuk Kurikulum Prototipe ini satuan pendidikan diberikan otoritas. Dalam hal ini guru, sehingga sekolah memiliki keleluasaan. Karena yang dituntut adalah capaian pembelajaran di tiap fase. Dalam Kurikulum Prototipe, ada fase A, B, C, D, dan E.

"Fase-fase ini memberikan keleluasaan pada guru bagaimana mencapai capaian pembelajaran di masing-masing fase," ujar Supriyatno seperti dikutip dari laman Direkorat GTK Kemendikbud Ristek, Minggu (26/12/2021).

Menurut Supriyatno, operasional pada Kurikulum Prototipe bisa dikembangkan di satuan pendidikan. Sekolah diberikan keleluasaan untuk memilih atau memodifikasi perangkat ajar dan contoh kurikulum operasional yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, atau menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik.

"Namun pusat (Kemendikbud Ristek) tetap menyediakan perangkat ajar seperti buku teks pelajaran, contoh modul ajar mata pelajaran, atau contoh panduan proyek Profil Pelajar Pancasila," ungkapnya.