4 Isu Pendidikan Diangkat Kemendikbud Ristek dalam Presidensi G20

KOMPAS.com - Indonesia memegang presidensi dalam G20 tahun 2022. G20 merupakan sebuah forum kerja sama internasional yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa.

Selama masa presidensi, Indonesia berperan menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20.

“Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama” adalah tema utama yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) memimpin Kelompok Kerja Pendidikan G20 atau Education Working Group (EdWG), yang diketuai oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril.

Menurut Iwan, presidensi Indonesia dalam G20 merupakan hal yang penting karena Indonesia sedang memegang estafet kepemimpinan.

Dalam presidensi, Indonesia menunjukkan budaya gotong-royong untuk menjadi inspirasi bagi dunia, untuk bersama-sama pulih dari pandemi, lalu melangkah ke depan dan mulai menata kembali dengan melakukan reimajinasi.

Berikut 4 isu pendidikan yang diangkat Kemendikbud Ristek untuk dibahas bersama oleh negara anggota G20:

1. Kualitas Pendidikan untuk Semua (Universal Quality Education)

Iwan mengatakan, isu ini merupakan penegasan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua golongan.

“Jadi pendidikan ini inklusif untuk hal yang sangat luas, bukan hanya buat anak disabilitas, tapi juga kelompok-kelompok marjinal yang rentan,” ujar Iwan saat meninjau Sekretariat EdWG G20 di Kantor Kemendikbudristek, seperti dilansir dari laman Kemendikbud Ristek.

Iwan mengatakan, komitmen tersebut juga menegaskan keberpihakan Indonesia dalam Sustainable Development Goal (SDG) 4 tahun 2030 tentang tujuan pendidikan global, di mana dunia membutuhkan pemulihan di sektor pendidikan pascapandemi Covid-19.

2. Teknologi Digital dalam Pendidikan (Digital Technologies in Education)

Menurut Iwan, telah terjadi akselerasi yang luar biasa dalam pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan selama masa pandemi Covid-19.

Ia kemudian menyebut platform Guru Belajar dan Guru Berbagi yang sudah menjangkau lebih dari 70 persen guru di sekolah-sekolah di Indonesia.

“Jadi guru-gurunya pada ikut komunitas Guru Belajar dan Guru Berbagi, bahkan 40 persen guru di daerah 3T juga pada ikut. Jadi yang tadinya kita pikir daerah 3T itu aksesnya sulit, ternyata ada resiliensi yang ditunjukkan guru-guru kita,” ujarnya.

Selain itu, isu kedua ini juga akan membahas bagaimana teknologi digital bisa menjadi jawaban atas permasalahan akses, kualitas, dan keadilan sosial di bidang pendidikan.

3. Solidaritas dan Kemitraan (Solidarity and Partnership)

Isu ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dan memiliki rasa solidaritas dalam suatu kelompok, dikaitkan dengan budaya gotong-royong bangsa Indonesia.

“Jadi gotong-royong itu kan kearifan budaya Indonesia di mana jika kita melihat masalah di komunitas kita, dan meskipun itu bukan masalah kita, tapi kita tetap harus bantu. Jadi budaya ini juga ingin kita tonjolkan sekaligus mengangkat budaya Indonesia yang bisa kita tawarkan untuk jadi solusi dalam konteks reimagining for the future,” kata Iwan.

4. Masa Depan Dunia Kerja Pascapandemi Covid-19 (The Future of Work Post Covid-19)

Isu pendidikan yang juga diangkat Indonesia dalam EdWG G20 adalah mengenai masa depan dunia kerja atau future of work.

Menurut Iwan, prediksi mengenai kebutuhan di dunia kerja pascapandemi Covid-19 mengalami perubahan antara kebutuhan yang diperlukan untuk dunia masa kini dan di masa depan.

Dunia kemudian harus berpikir ulang tentang bagaimana peran pendidikan dalam dunia kerja dan relevansinya, atau link and match, seperti yang diterapkan dalam pendidikan vokasi.

“Mudah-mudahan empat isu ini bisa kita kawal. Dan kemarin kita sudah melakukan meeting dengan Sherpa dan tanggapannya sangat baik dari berbagai negara yang sudah memberikan pandangan. Umumnya mereka melihat empat isu ini sangat relevan. Nanti akan kita tajamkan lagi. Mudah-mudahan kita bisa membuat sebuah kesepakatan antara menteri-menteri pendidikan tentang apa yang bisa kita lakukan atau call to action dalam menyikapi kondisi untuk recover together, recover stronger,” tutur Iwan.