Strategi UNS Laksanakan PTM Tanpa Timbulkan Klaster Covid-19

KOMPAS.com - Dunia pendidikan mengalami perubahan drastis setelah adanya pandemi Covid-19. Pembelajaran online sempat berlangsung cukup lama untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

Namun pemerintah terus mendorong satuan pendidikan di semua jenjang melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan sejumlah ketentuan. Sehingga pembelajaran tetap bisa berlangsung tanpa khawatir terjadi klaster baru saat PTM.

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof. Jamal Wiwoho menerangkan, secara khusus pandemi Covid-19 mengubah tradisi pembelajaran di perguruan tinggi.

Menurutnya, selama ini sistem pembelajaran di perguruan tinggi sebagian besar dilaksanakan secara luring atau tatap muka.

UNS terapkan prinsip bersyarat dan bertahap

Prof. Jamal menjelaskan, perkembangan Covid-19 sudah tidak semasif sebelumnya. Tentu ini sangat berdampak baik bagi perguruan tinggi.

Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri mengenai PTM tahun 2022 menyatakan, mulai Januari 2022 seluruh satuan pendidikan pada wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1,2, dan 3 wajib melaksanakan PTM terbatas.

Pemerintah Daerah (Pemda) juga tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria.

"UNS secara cepat dan tanggap dengan segera merespon SKB 4 Menteri tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kampus kita telah berani mencoba untuk melaksanakan perkuliahan secara luring atau PTM," ungkap Prof. Jamal dalam webinar 'Strategi Pencegahan Klaster Covid saat Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas' seperti dikutip dari laman UNS, Senin (14/3/2022).

UNS telah menggelar PTM dengan memegang prinsip bersyarat dan bertahap sejak 6 September 2021 silam.

Prof. Jamal menambahkan, yang dimaksud prinsip bersyarat adalah semua kegiatan dalam rangka kuliah tatap muka di UNS tetap harus patuh pada protokol kesehatan.

Sedangkan yang dimaksud bertahap yakni UNS sementara waktu membatasi kapasitas ruang perkuliahan dari kapasitas normal.

Selalu berkoordinasi dengan pemkot Surakarta

Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan kuota dengan menyesuaikan fluktuasi perkembangan Covid-19 di daerah Surakarta dan sekitarnya.

"Karena belum bisa semua mahasiswa merasakan PTM, pembelajaran juga tetap dilaksanakan secara blended learning atau hybrid. Memadukan pola pembelajaran tatap maya dan tatap muka," urai Prof. Jamal.

Prof. Jamal menerangkan, hampir setiap hari Senin pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta untuk memutuskan Covid-19 di Surakarta sedang berada di level mana.

Ketika menunjukkan level 1, 2, dan 3, tetap dapat melakukan PTM secara bersyarat dan bertahap. Ada pun ketika menunjukkan di level 4, maka PTM tidak akan dilakukan.

Koordinasi ini diperlukan untuk menjamin bahwa proses pembukaan kampus sangat memperhatikan dari segi keamanan.