Kemendikbud: Kepala Sekolah Berperan Wujudkan Pendidikan Berkualitas

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan bahwa pimpinan sekolah harus mampu memiliki kerangka berpikir untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk itu, Kemendikbudristek terus mendorong Kepala Sekolah untuk menjadi agen perubahan melalui Program Kepala Sekolah Penggerak, yang merupakan bagian dari rangkaian episode Merdeka Belajar.

PLT Direktur PAUD, Arman Agung mengatakan bahwa Merdeka Belajar merombak sebuah tataran paradigma bahwa pendidikan itu tidak terbatas oleh sarana prasarana, melainkan juga melihat dari segi mindset pemimpin sekolahnya.

Program Kepala Sekolah Penggerak memberikan peluang agar kepala sekolah menjadi bagian dari solusi dalam melahirkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,” kata Arman dalam kegiatan Workshop Pendidikan di Tegal, Jawa Tengah, pekan lalu.

Arman melanjutkan, Merdeka Belajar tidak hanya mendorong Kepala sekolah untuk menjadi agen perubahan melalui Program Kepala Sekolah Penggerak, namun juga memberi peluang kepada para mahasiswa untuk membuat pergerakan dalam meningkatkan kemampuan minimum siswa sekolah dasar meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter, yang bukan hanya untuk kemampuan membaca tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan.

“Jadi sekarang untuk melihat siswa tidak hanya berdasarkan angka semata, melainkan melalui survei karakter. Ini hebatnya Merdeka Belajar. Guru, kepala sekolah dan mahasiswa didorong untuk menjadi agen perubahan,” paparnya.

Agar upaya kepala sekolah dan guru penggerak semakin optimal dalam melaksanakan visi dan misinya sebagai agen perubahan, pemerintah juga memberikan kemudahan dengan menghadirkan Kurikulum Merdeka yang merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

“Kurikulum Merdeka sangat opsional bagi sekolah. Artinya bukanlah sesuatu yang dipaksakan agar setiap satuan pendidikan mengimplementasikannya. Sekolah boleh mengadopsi Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat maupun Kurikulum Merdeka,” ujar Arman Agung.

Tingkatkan kesejahteraan guru

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Fikri Faqih selaku Wakil Ketua Komisi X DPR menambahkan, salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah kejelasan status para pendidiknya.

Seperti yang sudah diketahui, lanjut dia, para tenaga pendidik di Indonesia masih banyak berstatus honorer.

“Alhamdulilah sekarang ada program guru honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sudah ratusan ribu guru yang diangkat menjadi PPPK. Status mereka menjadi jelas dan kesejahteraan meningkat,” katanya.

Perkecil kesenjangan layanan pendidikan

Sementara itu, Bupati Tegal, Umi Azizah menyampaikan bahwa kualitas sarana prasarana pendidikan di Kota dan Kabupaten Tegal masih kalah jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Jakarta ataupun Surabaya.

Perbedaan ini, menurutnya menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia untuk mengatasi kesenjangan layanan pendidikan.

“Kesenjangan ini tentu mempengaruhi daya saing sumber daya manusianya. Apalagi di era saat ini SDM harus mampu beradaptasi dengan teknologi digital,” ujar Umi Azizah.

Menurut laporan Institut for Management World Digital Business tahun 2021, indeks daya saing digital Indonesia menempati urutan ketiga terendah di Asia.

Meskipun jumlah pengguna internet di Indonesia cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya.

Selain itu etika dalam berinternet netizen Indonesia juga tergolong sangat rendah.

Indeks kesopanan digital yang dirilis Microsoft beberapa waktu lalu menunjukkan Indonesia berada di peringkat 29 dari 32 negara yang disurvei indeks kesopanan.

“Semua ini tidak terlepas dari bagaimana sistem pendidikan, apalagi ditambah dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya learning loss. Ini menjadi tantangan bagi kita semua bagaimana mengoptimalkan sistem pendidikan, salah satunya saling bersinergi bahu membahu menyukseskan program pemerintah,” tutupnya.