Sosiolog Sebut Fenomena "Brain Drain" Kian Mengakar di Kalangan Penerima LPDP

KOMPAS.com - Dari 35.536 penerima (awardee) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terdapat 413 awardee yang bermasalah karena tidak kembali ke Indonesia dalam waktu yang telah ditentukan meski sudah menerima beasiswa.

Padahal, keharusan kembali ke Indonesia telah diatur dalam pedoman umum calon awardee.

Mengapa banyak penerima beasiswa LPDP atau awardee di luar negeri enggan balik ke Indonesia?

Merespons hal itu, Pakar Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Tuti Budirahayu mengatakan alasan dibalik banyak awardee LPDP enggan balik ke Indonesia.

Tuti mengelompokkan dua kategori, pertama ialah alumni awardee yang benar-benar melanggar aturan LPDP.

Yaitu tidak membayar biaya ganti rugi atas beasiswa selama studi hingga lulus, terlebih tidak kembali ke Indonesia.

“Jelas itu pelanggaran berat, dalam sosiologi itu termasuk penyimpangan. Artinya tindakan melawan aturan atau hukum yang berlaku sehingga layak mendapat hukuman,’’ ujarnya dilansir dari laman Unair.

Sementara kategori kedua, ialah alumni awardee yang telah menyelesaikan studinua kemudian ditawari bekerja di luar negeri atau menikah dengan orang luar negeri.

Tetapi mereka yang masuk kategori kedua memenuhi kewajiban untuk membayar denda atau minimal menjalankan kewajiban yang terkait dengan pelanggaran.

Tuti menyebut awardee kategori kedua sebagai kelompok yang terkena fenomena brain drain.

Apa itu brain drain? Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair ini menjelaskan brain drain adalah perpindahan kaum intelektual, ilmuwan, cendikiawan dari negerinya sendiri dan menetap di luar negeri.

Secara sederhana, kondisi itu menggambarkan orang yang memiliki keahlian atau kepandaian tetapi tidak digunakan untuk membangun bangsanya.

Justru mereka lebih memilih bekerja atau berkarir di luar negaranya karena berbagai faktor.

“Bisa karena kesejahteraan hidup di LN lebih baik, misalnya mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi, atau memang dibajak oleh negara lain atas dasar keahlian yang dimilikinya. Bisa juga mereka adalah para imigran yang secara politis tidak bisa kembali ke negaranya atau juga karena pilihan hidup,’’ papar Tuti.

Tuti menegaskan brain drain tidak saja terjadi pada penerima LPDP.

Akan tetapi, mereka yang sekolah ke luar negeri dengan biaya sendiri dan memilih tidak kembali ke negara asalnya.

Persoalan brain drain harus dibenahi melalui berbagai kebijakan yang ada di Indonesia.

Menurutnya, jika lebih banyak orang yang memilih bekerja atau berkarir di luar negeri itu karena mereka tidak mendapat apresiasi yang tinggi dari pemerintah Indonesia.

Bukan saja dari segi pendapatan yang rendah. Melainkan, apresiasi terhadap bidang kerja yang tidak sesuai harapan para alumni kampus luar negeri.

“Meski sistem dan aturan mengenai kewajiban kontribusi terus kami perbaiki. Komitmen kembali untuk berkontribusi di Indonesia adalah janji calon awardee. Itu juga akan kembali ditanyakan, digali, dan ditantang oleh pihak LPDP,’’ pungkasnya.