Komisi X DPR: KIP Kuliah Harus Diperbanyak bagi Mahasiswa Kurang Mampu

KOMPAS.com - Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah harus terus dijalankan. Terlebih dapat menjangkau seluruh mahasiswa kurang mampu.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Tentu, Vanda meminta kepada Kemendikbud Ristek untuk terus melakukan intervensi pada perguruan tinggi. Tujuannya agar dapat mendistribusikan bantuan pendidikan berdasarkan pada asas keadilan.

"Kami mohon dari pihak kementerian untuk melakukan intervensi atau minimal (melalui) surat imbauan kepada perguruan tinggi, untuk mengalokasikan daya tampung mahasiswa-mahasiswanya yang kurang mampu," ujarnya, seperti dilansir dari laman DPR RI.

Menurutnya, pihak Komisi X sudah melakukan pendekatan beberapa tahun terakhir, tetapi setiap diusulkan dari tahun ke tahun ada beberapa universitas yang memang tidak lolos.

"Dengan UKT yang tinggi, mereka tidak dapat menerima program KIP Kuliah, karena menurut mereka pagunya tidak sesuai," katanya.

Maka dari itu, pihaknya meminta agar Kemendikbud Ristek untuk segera menemukan akar dari permasalahan tersebut sekaligus memberikan solusi yang cepat.

Dirinya ingin mahasiswa yang kurang mampu namun memiliki kemauan belajar yang tinggi tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.

Tak hanya itu saja, Vanda juga menilai bahwa kapasitas pemenuhan kebutuhan digitalisasi harus diperluas dan diperbesar.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh pihaknya, kebutuhan terhadap TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di sekolah dinilai sangat tinggi.

Meski demikian, kebutuhan tersebut tidak dibarengi oleh dukungan alokasi anggaran sekolah yang memadai.

Maka dari itu, ia meminta Pemerintah Indonesia perlu mengakomodir kebutuhan tersebut karena krusial. Salah satunya, TIK dapat membantu untuk memperbaharui data Dapodik.

"Kami sekarang menjadi agen penyaluran komputer di sekolah-sekolah, minimal satu sekolah itu ada komputer, untuk kebutuhan mereka meng-update data,” tandas legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Utara.