Optimalkan Perkembangan Anak Usia Dini, Kemenag Buat Program PAUD HI

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) akan mengadakan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI) di seluruh kabupaten atau kota.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Sidik Sisdianto menjelaskan, PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

"Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 merupakan komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, serta perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak," kata Sidik dikutip dari laman resmi Kemenag, Jumat (16/2/2024).

Sidik merinci lagi, kata holistik di PAUD HI memiliki arti bahwa penanganan anak usia dini menyeluruh mencakup layanan pemberian gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, serta perlindungan.

Sementara kata integratif memiliki arti penanganan anak usia dini dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, serta pusat.

"PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh menyeluruh," ujarnya.

Menurut Sidik, keberadaan PAUD HI penting dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Selain itu, program PAUD HI juga dilakukan untuk persiapan menerapkan kebijakan wajib belajar 13 tahun pada 2025 yang akan mewajibkan akan anak usia sekolah harus mengenyam pendidikan minimal sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat.

Oleh karena itu, sebagai langkah awal, Kemenag sudah membuat empat satuan lembaga Raudhatul Athfal (RA) di Provinsi Jawa Barat menjadi percontohan pelaksanaan program PAUD HI.

"Tahun ini Kementerian Agama akan menyelenggarakan piloting PAUD HI di Raudlatul Athfal pada setiap kabupaten/kota," pungkas Sidik.