Lingkungan Air Buruk, Tata Ruang pun Buruk

BANDUNG, JUMAT - Kondisi air menjadi indikator buruknya tata ruang suatu wilayah, baik dari soal intensitas yang menimbulkan banjir atau kekeringan, maupun kualitasnya yang mengandung polutan atau sedimen. Dari indikator ini saja, hampir semua wilayah di Indonesia sebenarnya menunjukkan adanya persoalan tata ruang.

Demikian benang merah dari materi Workshop Nasional Penataan Ruang Berbasis Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana yang diselenggarakan Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jumat (30/5), di Bandung.

"Intensitas maupun kualitas air melalui sungai dapat diukur secara ilmiah. Kemudian persoalan tata ruang dapat diketahui dan untuk membenahinya dengan dikembangkan beberapa skenario," kata pembicara Yuliana Susilowati, peneliti Sistem Informasi Kebumian dan Tata Ruang pada Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI.

Yuliana memaparkan hasil penelitian intensitas maupun kualitas air Sungai Ciliwung dan Mahakam dikaitkan dengan persoalan tata ruang. Menurut dia, dari intensitas air Ciliwung dapat diketahui setelah memasuki wilayah Jakarta terjadi peningkatan debit secara tajam. Peningkatan itu dianalisis dan menunjukkan terjadi kesalahan tata ruang di wilayah Jakarta yang tidak berhasil menyisakan area tangkapan hujan maupun sistem pemanfaatan kembali air domestik.

Dari Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, menurut Yuliana, berdasarkan analisis intensitas maupun kualitas sedimennya dapat digunakan untuk mengetahui persoalan tata ruang. Di wilayah Kalimantan Timur makin meningkat eksploitasi batu baranya, sehingga area tangkapan hujan menurun dan erosi makin meningkat.

Beberapa peserta workshop ini menyatakan, persoalan tata ruang yang amburadul memang dapat diketahui dari kondisi air di wilayah masing-masing. Mintje A Lutuh dari Sekretariat Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mengatakan, setiap tahun selalu terjadi banjir di daerah aliran sungai (DAS) Benenain, Belu. "Persoalan yang menimbulkan banjir itu pada tata ruang hulu di wilayah kabupaten lain yang tidak ada lagi area tangkapan hujannya," kata Mintje.

Hal senada diutarakan peserta Sri Nurhayati selaku Kepala Sie Perencanaan Detail Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Pengalihan fungsi lahan gambut menimbulkan persoalan banjir. Kepentingan ekonomi dengan pengalihan fungsi lahan gambut mengalahkan kepentingan lingkungan.

Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Iskandar Zulkarnain mengatakan, pembenahan tata ruang dengan kondisi lingkungan yang makin rusak itu mutlak dilakukan. Institusi riset seperti LIPI dapat dimintai kerja sama soal pembenahan tata ruang demikian.(NAW)